Perubahan kebijakan industri otomotif ini menimbulkan niat penulis untuk mengetahui mengapa kebijakan industri otomotif itu berubah-ubah selama 23 tahun dari tahun 1976 sampai dengan 1999. Dari hasil peneltian dengan menggunakan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini, menunjukkan bahwa dalam kebijakan itu terjadi kesenjangan (gap) antara kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan kebijakan itu tidak tercapai. Dengan kerangka hirarkhi kebijakan dalam membahas penelitian ini, tampak bahwa kesenjangan itu terjadi karena kebijakan itu tidak konsisten dan tidak konvergen. Sikap yang menyatakan kebijakan itu tidak konsisten dan tidak konvergen diberikan dari interaksi pihak-pihak terkait yaitu industri komponen lokal, asosiasi vendor Astra, dan PT Toyota-Astra Motor sebagai industri perakit dan sebagai kasus dalam penelitian ini. Sikap para stakeholder ini sebagai bentuk pola interaksi ini dilandasi oleh persepsi, aspirasi dan deskripsi mereka terhadap kebijakan industri itu.Dampak yang dapat dilihat dari kebijakan kandungan lokal ini terutama pada lambannya perkembangan produksi kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan komponen dalam negeri (kandungan lokal). Sebagai kasus dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa PT TAM sebagai salah satu industri perakit (industri patungan) tingkat pencapaian kandungan lokal relatif rendah jika dihubungkan dengan waktu. Walaupun kendaraan niaga Toyota Kijang telah mencapai KL sebesar 49 %, tetapi belum mencapai tujuan kebijakan untuk menumbuhkan industri penunjang (komponen). Karena pemenuhan kebutuhan komponen industri perakit dalam hal ini PT TAM bersifat eksklusif, masih, ,terkait dengan prinsipal. Sehingga tidak begitu mudah bagi perusahaan komponen lokal menembus perusahaan perakit.