Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang perhubungan, khususnya angkutan ekonomi (publik), seperti bis kota dan angkutan kecil lainnya dan angkutan non ekonomi, seperti Bus AC dan Taksi.Khusus angkutan taksi, pengaturan yang berlebihan dapat dikatakan sebagai intervensi pasar, karena angkutan taksi ini mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan angkutan lainnya dan lebih bersifat individual, sehingga konsumen akan bersedia membayar apabila tingkat pelayanannya sesuai dengan harapan. Melihat semangat dari Undang-undang tersebut diatas yang lebih berat kepada kepentingan konsumen tentu akan sangat menguntungkan apabila kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada angkutan taksi lebih berorientasi pasar, seperti penentuan tarif.Penentuan tarif untuk angkutan non ekonomi menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sudah dapat ditetapkan oleh masing-masing operator angkutan dan yang sesuai dengan mekanisme pasar. Tetapi yang terjadi adalah bahwa penetapan tarif ini ditetapkan oleh asosiasi yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut Dan peranan pemerintah dalam hal ini ternyata juga tidak memperkuat posisi undang-undang tersebut, akan tetapi semakin memperlemah posisi undang-undang dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang saling bertentangan dengan perundangan yang berada di atasnya.Pada angkutan jalan, Organda merupakan satu-satunya asosiasi yang membawahi semua moda angkutan yang adaa. Peranan Organda dalam menjembatani hubungan antara masing-masing operator dengan pemerintah sangat strategis dalam upaya melakukan pembinaan-pembinaan untuk keuntungan perusahaan maupun keimtungan konsumen yang menggunakan jasa ini.Organda (dalam hal ini unit taksi) pada pengambilan keputusan dalam penetapan tarif terlalu memaksakan kehendak perusahaan yang mempunyai modal besar sehingga dalam pelaksanaan ketentuan tarif baru tersebut timbul gejolak penolakan diantara operator angkutan taksi, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa dalam pengambilan keputusan tidak berada pada keputusan yang dapat menyenangkan semua pihak.Peranan Organda dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya, belum terlalu maksimal. Melihat kondisi yang ada setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut, maka untuk angkutan non ekonomi peranan pemerintah tidak boleh terlalu besar serta kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan semangat Undang-undang tersebut harus segera direvisi secara komprehensif dan tidak secara parsial perkebijakan dan juga harus ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan suatu kebijakan.