Penelitian ini mengupas konsep monopoli serta perwujudan monopoli oleh perusahaan negara di Indonesia. Dengan memperhatikan pemikiran-pemikiran mengenai monopoli yang berkembang di negara-negara barat, terlihat bahwa prinsip-prinsip monopoli yang dianut di Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip monopoli negara sosialis. Suatu pemikiran tentang penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak menuju kesejahteraan rakyat banyak yang telah dicetuskan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan didukung oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda.Objek penelitian ini adalah monopoli oleh perusahaan negara, khususnya bidang pengusahaan minyak dan gas bumi (migas), yang ditekankan pada perwujudan kesejahteraan rakyat banyak melalui peninjauan amanat konstitusi untuk menentukan arah yang tepat dan benar. Melalui metode analisis normatif dengan didukung oleh pemikiran pendiri negara tentang kesejahteraan rakyat banyak dapat dikemukakan wujud monopoli perusahaan negara di Indonesia dalam konteks asas kekeluargaan. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat penguasaan negara atas sektor-sektor usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta prinsip-prinsip penguasaan oleh negara. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan monopoli oleh perusahaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia.