UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Kebijakan pemerintah Habibie terhadap Timor Timur : Kasus pemberian dua opsi kepada rakyat Timor Timur

Siregar, Hotrun; Chusnul Mar`iyah, supervisor; Nazaruddin Syamsuddin, examiner ([Publisher not identified] , 2001)

 Abstrak

Tesis ini membahas kebijakan pemerintah Habibie tentang Timor Timur dengan mengambil kasus pemberian dua opsi tahun 1999. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi perubahan politik di Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur. Pokok masalah dalam penelitian adalah mengapa pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur.
Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan transisi politik dan teori elitisme. Metode penelitiannya menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam.
Hasi1 penelitian ini cenderung menunjukkan adanya tekanan publik internasional terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menyebabkan pemerintah Habibie berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur. Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa dengan memberikan dua opsi tersebut, pemerintah Habibie mengharapkan agar upaya memperoleh bantuan lembaga-lembaga internasional, terutama IMF dan Bank Dunia, yang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi dalam negeri dapat dilakukan. Keberhasilan memulihkan ekonomi diharapkan dapat meminimalkan delegitimasi publik. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik.
Kebijakan dua opsi itu diambil setelah memperoleh kontribusi dari para staf ahli presiden, sehingga formulasinya cenderung lebih menunjuk pada tindakan yang tidak melibatkan proses institusionalisasi, yang dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak legislatif dan berupa penggunaan mekanisme struktural yang dimiliki presiden terhadap sebagian birokratnya. Selain tahap dari otonomi khusus menuju munculnya tawaran dua opsi tersebut, substansi dan mekanisme yang dipilih (jajak pendapat) kelihatannya juga lebih didasarkan pada persepsi dan kepentingan pemerintah. Dengan demikian, formulasi pengambilan dua opsi itu bermula dari atas dan tidak didasarkan pada prinsip domokratisasi dan HAM, sehingga pernyataan komitmen pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 cenderung dipandang sebagai justifikasi atas kebijakan yang telah diputuskan.

 File Digital: 1

Shelf
 Kebijakan pemerintah-TOC (T7177).pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T7177
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2001
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 249 pages : illustration ; 28 cm. + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T7177 15-19-196671913 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 71982
Cover