Tesis ini membahas tentang interaksi antar fraksi di DPR-RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya yakni hak mengadakan penyelidikan. Sedangkan kasus yang diselidiki adalah kasus penggunaan Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam yang terjadi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan kasus Buloggate-Bruneigate atau kasus Buloggate I.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus/Pansus Bulog-Brunei di DPR-RI. Lebih spesifik penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana struktur dan mekanisme yang berlangsung dalam Pansus Bulog-Brunei dan bagaimana interaksi politik antar fraksi yang terjadi dalam Pansus tersebut. Interaksi politik yang menjadi fokus penelitian ini dilihat dari tiga variabel, yaitu kepentingan, orientasi terhadap norma dan prosedur, serta sikap.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tingkah laku. Sedangkan dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur yang terbentuk dalam Pansus penyelidikan tersebut adalah munculnya polarisasi kubu-kubu yakni pro-Pansus, kontra-Pansus dan kubu yang netral. Masing-masing kubu tersebut memunculkan aktor-aktornya sendiri. Sedang mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut adalah bahwa penyelidikan kasus itu dilakukan secara tertutup dan rahasia, serta pola pengambilan keputusannya dengan menggunakan mekanisme voting, setelah menggunakan cara musyawarah mufakat dan lobby tidak mencapai titik temu.Sementara dilihat dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menggambarkan adanya peta sebagai berikut; dari variabel kepentingan, maka mayoritas fraksi mempunyai kepentingan ideal menciptakan good governance dan memberantas KKN, serta kepentingan praktis menginginkan terjadinya perubahan dari kondisi politik pada waktu itu khususnya menyangkut gaya kepemimpinan Presiden Wahid. Dari variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka disamping menggunakan mekanisme sesuai peraturan, juga ditengarai ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota Pansus sendiri. Sementara dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil kerja Pansus dan menginginkan tindak lanjut secara politis maupun yuridis.