Studi ini meneliti gagasan-gagasan Kompas tentang reformasi berdasarkan tajuk-tajuk rencana nasional yang dimuat selama pemerintahan Presiden BJ Habibie.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Titik tolak penelitiannya adalah konseptualisasi Kompas tentang masa transisi itu sendiri yang rumusan paling jelasnya terdapat dalam tajuk harian ini edisi 30 Mei 1998, halaman 4.Studi ini memahami tajuk rencana sebagai respons dan representasi "ideologi" Kompas terhadap perubahan-perubahan atau dinamika yang terjadi selama Presiden BJ Habibie berkuasa, pada tataran struktur kekuasaan politik negara, masyarakat, dan komunitas pers nasional.Kompas mengkonseptualisasikan reformasi sebagai perubahan cepat tetapi bertahap, konsisten dengan agenda-agenda jelas. Reformasi ditempuh secara damai, aman, bukan evolusi yang lambat dan bukan pula revolusi yang menjungkirbalikkan semua tata nilai dan menghancurkan bangunan kelembagaan yang sudah ada. Dalam arti ini, Kompas menganut reformisme, yaitu kebijakan perubahan politik, sosial, dan ekonomi secara bertahap, bukan revolusi.Pemikiran-pemikiran Kompas selama masa pemerintahan Presiden BJ Habibie memperlihatkan pengaruh dari nilai-nilai konservatif, termasuk konservatisme Jawa, dan penerimaan nilai-nilai pasar/liberalisasi ekonomi yang sebenarnya sudah ditanamkan para pendirinya sejak berdirinya surat kabar ini. Namun lebih jauh dari itu, ada pengaruh-pengaruh Sosialisme Fabian dan juga pemahaman tentang "kemanusiaan lintas batas" atau yang kemudian disebut "humanisme transendental".Konservatisme tersebut dalam studi ini terlihat pada bagaimana pemahaman Kompas tentang perubahan atau reformasi itu sendiri, seperti gagasan-gagasan bahwa perubahan pada kekuasaan politik negara seharusnya tetap memperhitungkan kekuatan-kekuatan lama, yaitu mereka yang termasuk dalam struktur kekuasaan lama atau Orde Baru tetapi masih berperan dan berpengaruh dalam struktur kekuasaan di zaman pemerintahan Habibie. Dasar saran itu adalah bahwa konsep reformasi mengandung arti keberlanjutan dari yang lama, bukan memotong secara radikal hubungan dengan kekuasaan sebelumnya.Terhadap perubahan masyarakat, tajuk-tajuk Kompas menyarankan agar memahaminya sebagai "ledakan" atau eforia partisipasi yang terjadi karena selama puluhan tahun hak-hak partisipasi masyarakat ditindas. Dalam hal ini pun, masyarakat , disarankan untuk tetap menempuh jalur reformasi, dalam arti bahwa partisipasi politik secara dewasa tidak mungkin terwujud begitu saja, melainkan melalui proses. Dalam hal ini, masyarakat tetap membutuhkan adanya kepemimpinan elite strategis menuju perubahan yang dikehendaki.Kondisi tersebut tak lepas dari depolitisasi atau kebijakan massa mengambang selama Orde Baru, sehingga masyarakat kehilangan peluang untuk membentuk identitasnya sendiri dan kemampuan mengorganisasi diri secara otonom, padahal hal-hal itu merupakan prasyarat terbentuknya civil society. Surat kabar ini melihat bahwa akibat tekanan, penindasan hak secara politik, ekonomi, maupun sosial, rakyat di daerah pun mengalami "ledakan" untuk menentukan identitas dan organisasinya sendiri yang mencuat dengan keinginan untuk mendisintegrasikan diri.Studi ini menemukan juga bahwa dalam pemikiran ekonominya, Kompas menerima nilai-nilai pasar, dalam arti persaingan bebas dan fair. Ini terlihat dari penolakannya praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan intransparansi.Dalam memberikan respons terhadap perubahan atau dinamika komunitas pers nasional, gagasan-gagasan Kompas memperlihatkan adanya saran untuk memperhatikan hukum sebagai landasan kebebasannya. Liberalisasi kehidupan pers oleh pemerintahan Presiden BJ Habibie dinilai justru menghadapkan pers nasional pada tantangan berupa tanggung jawab yang besar. Kebebasan pers, demi terwujudnya tanggung jawab itu, harus berpijak pada profesionalisme kerja pers, dan yang lebih penting adalah bahwa pers atau media massa pada umumnya harus memiliki identitas visionernya sendiri. Meski ada keberagaman visi dalam komunitas pers nasional, pers tetap mengemban tugas ikut mewujudkan tegaknya pilar-pilar demokrasi demi tujuan seluruh bangsa.Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa gagasan-gagasan Kompas menilai prestasi pemerintahan BJ Habibie belum sepenuhnya berhasil menentukan prioritas agenda dalam masa transisi. Sumber masalahnya bukan hanya persoalan struktural dalam arti bahwa Habibie sebagai "bagian masa lalu", tetapi juga kultur politik yang ada serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Di samping itu, pemerintah Habibie juga dihadapkan pada keterbatasan waktu yang sangat pendek sementara persoalannya luar biasa besar secara kuantitatif maupun kualitatif.Banyak sumber pemikiran yang dipakai dalam studi ini. Pandangan-pandangan tentang Kompas dari Hill, Anderson, Parera, dan Arismunandar menjadi titik tolak awal untuk melihat sosok Kompas sebagai sebuah "lembaga sosial politik" sekaligus lembaga ekonomi. Masa transisi dipahami berdasarkan uraian Gurr dan Huntington, namun pemahaman tentang transisi di Indonesia sangat diterangi oleh pemikiran Winters. Pemahaman tentang kelembagaan mengacu pada Rothstein, dan tentang paham konservatif dipelajari dari Vincent. Dari Hidayat diperoleh pemahaman metodologis tentang bagaimana menganalisis pers. Studi ini mencoba mengembangkan kerangka pemikiran berdasarkan pemikiran tersebut untuk menganalisis pemikiran Kompas dalam masa reformasi.