Berkembangnya otonomi daerah ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya merencanakan, mengelola serta makin terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan daerah.Untuk mendukung kemampuan daerah dalam mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Salah satu sumber peneriman Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi pada pendapatan daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Namun penerimaan PHR Saat ini belum optimal. Penerimaan yang belum optimal ini salah satunya disebabkan karena sistem administrasi yang masih belum optimal dalam melakukan klasifikasi dan perincian terhadap administrasi penerimaan pajak. Tidak optimalnya pelaksanaan sistem administrasi penerimaan PHR menyebabkan data yang diterima oleh unit kerja lain yang saling berkaitan menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya data yang diterima tersebut mengakibatkan timbulnya loop holes atau celah yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bird bahwa "policy change without administrative change is nothing", atau dapat juga dikatakan bahwa "change in tax policy are compatible with administrative capacity" dan bahkan dapat dikatakan "tax administration is tax policy"Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengkajian serta mencari alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan sistem administrasi PHR yang saat ini diberlakukan di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara yang mendalam (in depth Interview), dan diskusi dengan kelompok tertentu {focus group discussion). Sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan administrasi sangat dipengaruhi kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar unit yang terkait, ratio petugas dan objek pajak tidak seimbang dan sistem administrasi yang lemah. Untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi administrasi yang terintegrasi.Rekomendasi yang diusulkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini adalah centralize data base server. Sehingga kelemahan sistem administrasi yang selama ini dirasakan dapat diminimalkan.