Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998.