Kerjasama kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta bukan merupakan fenomena baru di dunia internasional. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat merupakan proses pematangan pada sasaran bersama yaitu solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Akibat krisis ekonomi maka banyak perjanjian jual beli listrik antara pihak swasta dan PT PLN terpaksa dihentikan oleh pemerintah karena kontrak pembelian listrik tersebut menggunakan standard US $ yang akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi pemerintah. Penerapan kaidah menajemen resiko untuk mengantisipasi pengamanan bagi semua pihak yang terkait akan kemungkinan resiko yang terjadi adalah sangat tepat dan merupakan proses yang harus ditempuh untuk mengarah pada efisiensi dan efektivitas pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.Sebagai kasus penelitian akan ditinjau proyek Build Operate Transfer Pembangkit Tenaga Listrik X dengan skala kecil 10 MW, dan didekati permasalahannya dan dicoba dihitung kembali sampai sejauh mana dapat diterapkan efisiensi dan optimasi sehingga proyek yang terhenti yang pada dasarnya merugikan semua pihak dapat bergulir kembali dan pada tahap awal mengurangi kerugian investasi dan pada tahap berikutnya mendapatkan keuntungan yang wajar bagi semua pihak terkait yaitu bagi investor, bagi pemerintah, bagi PT PLN dan juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat membantu semua pihak yang terkait untuk berpikir positif ke depan dan secara kebersamaan menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan secara obyektif dan ilmiah dengan semangat demi keuntungan bersama dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan (win-win solution).Penelitian untuk membuat analisa perbandingan pembangkit skala 3 MW, 10 MW dan 18 MW menunjukkan skala 18 MW adalah yang ter-efisien dan diikuti dengan skala 10 MW dan baru 3 MW. Dari aspek keuangan yang terbaik adalah membangun pembangkit 18 MW dengan pembiayaan bunga 16 % pertahun, harga jual US $ 45 mil/s/Kwh dimana akan mendapatkan IRR sekitar 21-23 %.

---

Cooperation between government and private sector is not a new phenomenon in the business world. Agreement made is a maturity process to reach a mutual goal i. e. profitable solution for the related parties. Due to economical crisis, there are many Power Purchase Agreements (PPA) between Private Company and PT. PLN (state owned company) which are breached by the Government of the Republic of Indonesia(GOI) since the contracts of PPA use foreign currency (i.e. : US $) which will cause a significant disadvantage for the GOI.

Application of Risk Management to anticipate any risk for the related parties is very suitable and a must to be carried out to reach an efficiency and effectiveness in infrastructure projects in Indonesia.

As a case study, it will be reviewed a Build Operate Transfer Project, "X", Small Scale Geothermal Electric Power Plant (10 MW). It is how to approach the problem and re-calculate and how far the efficiency and optimizing can be reached so that the idle project which is causing disadvantages for the whole parties can run properly, wherein at the first step, it will reduce the investment lost, and at the next step it will get profit for the related parties namely: the investor, the GOI, PT. PLN, and the public. By this Study, it is expected to assist the whole related parties to think forward positively and to settle the problem collectively, objectively and scientifically to reach mutual benefit, and without any lost at any party (or in win-win solution way).

Research study to compare geothermal power generator between 3 MW, 10 MW and 18 MW of scale was found that the 18 MW is the most efficient and followed by the 10 MW and 3MW as the last.

The best financial aspect for continuing the Project is by supporting 18 MW geothermal power generators with finance of 16 % interest per year, and sale price of US $ 45 mil/s/Kwh, which will get IRR between 21-23 %.