Persoalan umum yang dihadapi hukum di Indonesia dewasa ini, adalah disatu pihak terjadi peningkatan produk materi hukum, tetapi pada pihak lain proses penegakan hukumnya masih lemah. HaKI sebagai sub sistem hukum nasional, menghadapi persoalan yang sama, yakni lemahnya penegakan hukum di bidang ini. Lemahnya penegakan hukum di bidang HaKI, terkait erat dengan masalah sumber daya manusia dan masalah sosial kemasyarakatan. Masalah sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, dan tidak terlepas pula dari fasilitas yang dimiliki.Masalah sosial kemasyarakatan, menyangkut sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum HaKI, yang terkait dengan masalah budaya hukum, yang juga berhubungan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Penegakan hukum HaKI, tidak hanya menyangkut masalah dalam negeri saja, tetapi terkait erat dengan dunia internasional.Menurut prinsip-prinsip yang tertuang dalam Persetujuan TRIPs, yang diikuti oleh Indonesia, dimungkinkan adanya mekanisme pembalasan silang di bidang perdagangan internasional terhadap suatu negara yang dianggap tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap HaKI milik warganegara asing. Merek yang merupakan bagian dari HaKI, dalam hal pelanggaran menempati peringkat tertinggi, dibandingkan dengan pelanggaran HaKI yang lain, seperti Hak Cipta dan Paten. Tingginya pelanggaran atas merek, menyebabkan penegakan hukum di bidang ini sangat mendesak untuk dilaksanakan.Penegakan hukum di bidang merek, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek agar dapat dengan aman mengambil manfaat ekonomi atas hasil jerih payahnya. Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen pemilik merek, akan terhindar dari kerugian akibat terkecoh dalam membeli barang atau jasa yang tidak diinginkannya. Kerugian Negara dari pemasukkan pajak atas barang atau jasa dapat dicegah. Keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, sangat ditentukan oleh 4 (empat) aspek, yakni : Peraturan perundang-undangan di bidang merek, aparat penegak hukum, dan fasiliias pendukung, serta sikap masyarakat terhadap hukum merek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstribusi Undang-undang Merek, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas merek, demi untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, ingin mengetahui langkah-langkah penegakan hukum di bidang merek yang sudah dilaksanakan selama ini.Untuk itu dilakukan penilitian dengan studi kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan, adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga diperoleh gambaran mengenal upaya penegakan hukum di bidang merek.