Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari data Badan Pusat Statistik yang diterima penulis, bangsa Indonesia yang berjumlah kurang lebih dua ratus juta lebih itu, baru dua persen (2%) masyarakat Indonesia yang benar-benar menikmati pendidikan tinggi termasuk yang melanjutkan studinya diluar negeri. Jadi benar-benar dapat lihat betapa masyarakat Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Khusus dibidang hukum penulis berharap agar para Notaris yang ada, melibatkan dirinya untuk peduli dengan nasib masyarakat atau penduduk sekitar,dalam rangka meningkatkan pengetahuannya dalam bidang hukum khususnya mengenai kenotariatan dan pertanahan. Diharapkan pada akhirnya hukum merupakan suatu ketentuan yang hidup dalam masyarakat dan mengakuinya sebagai suatu kewajiban hukum, yang pada awalnya masyarakat tersebut tentu harus sadar hukum terlebih dahulu. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu strategi komunikasi yang tangguh agar dapat diterima oleh masyarakat yang dimaksud. Dilain pihak para Notaris juga dapat mempromosikan kehadirannya sebagai Notaris apabila pada saat "mengiklankan" dirinya itu dikaitkan dengan penyuluhan mengenai kepastian hukum. Salah satu syarat pokok yang melandasi terlaksananya strategi tersebut, adalah terbukanya komunikasi dan informasi antara pihak yang terkait. Guna tercapainya komunikasi yang efisien dan efektif, maka hal tersebut perlu didukung dengan aktivitas yang komunikatif dari para aktivis-aktivis hukum, khususnya para Notaris dan organisasi serta para pihak yang terkait yang memungkinkan akses dan pengertian terhadap masyarakat yang dimaksud secara tepat dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini meggunakan desk research, observasi terhadap kegiatan Notaris dan pengkajian tarhadap permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dijumpai dan perlu diatasi yaitu terdapatnya "Lack of Information" dan perbedaan "Term of Reference" antara pihak yang berkomunikasi. Disamping itu perlu diperhatikan overlapping of interest (pautan kepentingan) antar pihak yang berkomunikasi serta 'lancarnya arus komunikasi' atau terstrukturnya komunikasi antar pihak selaku agent of information, yaitu para Notaris, para Pakar Hukum, Organisasi (I N I - I P P A T), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya disarankan penerapan Model komunikasi personal (Woord of Mouth), dan non personal dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dipergunakan sebagai sarana atau tempat pengumpulan informasi serta sebagai pelaksana program komunikasi tersebut. Hasil analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa publik relation (PR) serta pemanfaatan media sangat mendukung untuk dapat dilaksanakannya program tersebut.