Studi ini untuk melihat perkembangan kota Bukittinggi secara fisik dan hubungannya dengan pemilikan tanah antara tahun 1945-1980. Selama ini penulisan sejarah kota di Indonesia sebagai kajian tersendiri masih terasa kurang dan lebih didominasi oleh sejarah yang bersifat politik, sosial, atau ekonomi. Alangkah lebih baik apabila penulisan sejarah tersebut dikembangkan dan diperkaya lagi dengan pendekatan sejarah kota. Sebab kehidupan di perkotaan lebih kompleks, hingga banyak aspek yang dapat diteliti, karena di sini manusia beserta aktivitas dan problem yang dihadapinya lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungannya. Kota sendiri secara fisik merupakan suatu ruang yang hampir selalu mengalami perubahan dan perkembangan sebagai akibat tekanan dari penghuninya dengan mobilitas yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bukittinggi. Namun dalam pengumpulan data tidak hanya terbatas di Bukittinggi saja, tempat-tempat lain di luar Bukittinggi yang dimungkinkan tersedia data juga dilakukan penelitian, sehingga waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini berlangsung antara pertengahan tahun 1998 sampai awal tahun 2001. Titik berat penelitian ini adalah perkembangan fisik kota dan hubungannya dengan pemilikan tanah. Tanah bagi suatu masyarakat tertentu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu perkembangan fisik kota sangat tergantung dari kemungkinan pembebasan dan konsolidasi tanah dari pemiliknya dan ketersediaan tanah untuk itu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, dan lisan. Sumber tertulis primer didapatkan melalui bentuk dokumen, memoar, dan Surat kabar. Sumber tertulis sekunder didapatkan dalam bentuk buku dan artikel. Sedangkan sumber lisan didapatkan melalui wawancara dengan orang-orang terpilih yang hidup sezaman dengan periode waktu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fisik kota tidak bisa lepas dari pengaruh sistem pemilikan tanah. Oleh karena, tanah yang dimiliki oleh penduduk asli secara komunal (kaum/suku) tidaklah begitu sederhana persoalannya, sehingga tidak begitu mudah pula melepaskan tanah tersebut kepada pihak lain. Akibatnya banyak pembangunan fisik yang telah direncanakan terbentur dan beberapa sarana administratif kota terpaksa dipindahkan ke kota atau daerah lain.