Krisis ekonomi dan otonomi daerah dapat menyebabkan menurunnya subsidi pemerintah kepada rumah sakit. Disisi lain jumlah dan jenis pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan karena demand masyarakat yang makin meningkat oleh sebab terjadinya pergeseran pola penyakit.Tarif yang berlaku saat ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 1995 dan oleh karena adanya rencana dari RSUD Solok., untuk menjadi rumah sakit swadana, maka perlu ditetapkan tarif rasional, yang dalam penelitian ini dihatasi pada penetapan tarif di instalasi rawat inap menurut kelas rawatan.Dalam menetapkan tarif rasional di instalasi rawat inap dilakukan penelitian biaya di unit-unit penunjang dan unit-unit produksi, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeiiharaan. Data berupa data sekunder dikumpulkan dari catatan/laporan kegiatan, pengolahan data dilakukan dengan double distribution method, dan kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan biaya total dan biaya satuan. Survey kemampuan membayar masyarakat (ATP) dilakukan pada pengunjung rawat inap dengan wawancara berupa kuesioner yang telah disiapkan. Persepsi stakeholders yangterkait dengan penelapan tarif dilakukan dengan wawancara mendalarm. Simulasi tarif dilakukan dengan berpatokan pada biaya satuan, tarif saat ini, ATP, persepsi .stakeholders, dan cost recovery ale. Dengan demikian didapat tarif rasional instalasi rawat inap menurut kelas rawatan, yaitu: Kelas Utama: Penyakit Dalam Rp. 30.000, Kelas 1 Penyakit Dalam Rp. 22.500_- , Kelas I Kebidanan Rp. 27.500, Kelas II Bedah Rp. 20.000.-, Kelas II Anak Rp. 20.000,-, Kelas 11 Penyakit Dalam Rp. 16,000,-; dan Kebidanan Rp. 22.500,-. Kelas ZFI Bedah Rp. 6,000. Anak Rp. 8.000,- , Penyakit Dalam Rp. 4.000.-dan Kebidanan Rp. 6,000, . Rekomendasi dari penelitian ini adalah masih tetap diharapkan subsidi dari pemerintah kepada rumah sakit dan masyarakat tak mampu.Daftar bacaan : 35 (1983 - 2000)

---

Determining Rational Tariff of Hospital's Ward Installations that Classified by the Class Rate at Rumah Sakit Umum Daerab Solok in 1999/2000Economic crisis and district autonomy influenced government's subsidies to district hospitals. On the other side, public hospitals should improve and develop their services to respons public's demand.Tariff of RSUD Solok was set up in 1995 (Perda) and due to the plan to become more atonomous the hospital need to determine its Rational Tariff.In setting up Rational tariff for inpatient care costs for supporting and production units were determined including investment and operational costs, as well as maintenance cost. The secondary data was collected from hospital records, has been and analysed using double distribution method. To describe the ability to pay (ATP), interview to the patiens have been conducted, interviews with stakeholders were also conducted to obtain information on their stakeholders perception of the rational tariff Simulation had been done based on findings of unit cost, perceptions,and the cost recovery rate. Proposed tariffs for inpatient care (RSUD) Solok, are as follow. TIP (Internal Medicine) Rp. 30.000; First Class: Internal Medicine Rp. 22.500,-, Obgyn Rp. 27.500, Second Class: Surgery Rp. 20.000, Pediatric Rp. 20.000, Internal Medicine Rp. 16.000,- and Obgyn Rp. 22300, Third Class: Surgery Rp. 6.000, Pediatric Rp. 8.000, Internal Medicine Rp. 4.000,- and ObgynRp. 6.000, Based on the findings, the government need to continue to provide subsides to public hospitals and the poor.References: 35 (1983 - 2000)