Krisis moneter di Indonesia yang dimulai pertengahan tahun 1997 membuat beberapa bank swasta dan bank pemerintah yang mengalami negative spread mengganti sistem operasinya, yang semula berbasis bunga menjadi bank syariah yang tanpa bunga atau menjalankan kedua sistem tersebut sekaligus (dual banking system).Sementara ini, pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan oleh bank syariah diperlakukan sama seperti pajak atas bunga deposito dan tabungan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah nomor 131 tahun 2000. Padahal bunga merupakan suatu hal yang ditolak oleh bank syariah., karena berdasarkan hukum Islam, status bunga adalah haram, sehingga teknik-teknik finansial yang diterapkan juga menghindari substansi dan keberadaan bunga tersebut.Karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan PPh atas penghasilan nasabah penyimpan pada bank syariah dalam kerangka undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Berdasarkan hasil analisis, bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan dalam penentuan besarnya penghasilan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpannya. Selain itu, dengan pertimbangan tidak dapat diterapkannya penafsiran analogis yang mengakibatkan pengertian bunga juga tidak dapat diperluas atau disamakan dengan bagi hasil. Selain itu, sifat final yang diterapkan dalam ketentuan tersebut juga merugikan nasabah yang mempunyai penghasilan relatif kecil. Karenanya ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dan administrasi bagi pemotongan pajak atas bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan oleh bank syariah.Oleh karena pasal 23 Undang-undang PPh Tahun 2000 dapat dijadikan acuan untuk perlakuan pajak atas penghasilan nasabah bank syariah dalam negeri, dimana pemotongan pajak bersifat pembayaran pendahuluan yang tidak bersifat final. sehingga penghasilan nasabah penyimpan dari bank syariah tersebut harus dilaporkan dalam SPT PPh dan pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan.