Penelitian ini tertarik membatas relasi kekuasaan pada kebijakan perubahan status hukum TVRI setelah era reformasi tepatnya pada saat TVRI berstatus Perjan sekaligus pada transisi perubahannya hingga menjadi Persero. Tentu saja, dengan tidak melupakan aspek historisitas dari perjalanan TVRI sebelumnya sebagai bahasan pendukung. Mengingat saat ini berbagai perubahan di TVRI masih terus berlangsung, penelitian ini secara tegas membatasi diri hingga tanggal 15 April 2003. Pertimbangannya, karena pada tanggal tersebutlah status hukum Persero bagi TVRI disahkan pemerintah melalui Meneg BUMN.Kebijakan perubahan status hukum TVRI tentu saja tidak lahir begitu saja, melainkan muncul dari pergulatan berbagai kepentingan yang mendeterminasi keseluruhan proses reformasi TVRI. Untuk itu sangat relevan jika peneliti mengungkap : Bagimanakah latarbelakang lahirnya kebijakan perubahan status hukum TVRI dari Yayasan/Unit Pelaksana Teknis Deppen ke Perusahaan jawatan (Perjan) dan Perusahaan Perseroan (Persero)? Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada saat penetapan kebijakan perubahan status hukum (Perjan dan Persero) tersebut ? serta bagaimana dampak kebijakan perubahan status hukum tersebut bagi TVRI saat terutama dikaitkan dengan ditetapkannya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam UU No.32 /2002 ?.Paradigma yang digunakan dalant penelitian ini adalah paradigma kritis. Sementara tipe penelitiannya bersifat kualitatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik : Dokument analysis dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik yang berupa dokumen kebijakan status hukum TVRI atau kebijakan dan tulisan yang relevan. Depth interviewing wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan dengan substansi masalah penilitian, serta Unstructure observation, observasi langsung tidak terstruktur dengan mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi di TVRI. Data yang didapat bails berupa dokumen maupun hasil wawancara dianalisa dengan perspektif Critical Political-Economy dari varian konstruktivisme. Untuk membantu mempertajam analisa critical political economy juga digunakan analisa dari Teori Konstruksi Sosial, terutama untuk memahami realitas sosial TVRI di tengah realitas sosial industri penyiaran secara keseluruhan.Ada tiga periode yang relevan dalam konteks kebijakan status hukum TVRI. Pertama, status hukum TVRI era 1962 hingga 1975 di.anana TVRI ditetapkan badan hukumnya sebagai Yayasan TVRI. Kedua, status hukum TVRI era 1975 hingga 1999 dimana TVRI mulai memasuk era status hukum ganda. Disamping sebagai yayasan, TVRI juga ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Deppen. Pada kedua periode tersebut yang dominan memanfaatkan TVRI adalah negara. Ketiga, status hukum TVRI era Reformasi yakni dengan status Perjan dan Persero.Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa kebijakan perubahan status hukum dalam rangka reformulasi TVRI itu tidak semata diciptakan oleh struktur. Terdapat sejumlah tindakan aktor di TVRI (human agency) yang sebenarnya berpengaruh. Dengan demikian, terdapat interplay yang dinamis antara struktur dan agency dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan.Historical siluatedness kebijakan perubahan status hukum TVRI adalah : pertama, terjadinya reformasi sehingga membuka "rang" bagi TVRI untuk berubah. Likuidasi Deppen menjadi entry point perubahan bentuk dan fungsi TVRI dari media organik negara menuju televisi publik.Kedua, loby dari insan TVRI selain kepada pemerintah, juga kepada DPR, LSM, dan akademisi. Ketiga, tekanan industri pasar karena muncul kecenderungan untuk menjadikan TVRI seperti halnya TV komersial yakni menjadi capitalist venture. Keempat, pada saat pengalihan transisi TVRI dari Perjan ke Persero, TVRI disyahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Hanya saja, tuntutan menjadi TV Publik belum bisa direalisasikan apalagi dengan pilihan TVRI yang mengadopsi model persero yang tampil bak "swan to".Sejumlah masalah muncul dan berkembang di TVRI, sehingga menyebabkan mandulnya Perjan TVRI. Terdapat relasi kekuasaan pertama, antara Negara dengan TVRI dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan negara atas TVRI. Banyak peraturan-peraturan yang telah di"buat bertentangan sate sama lain . Contoh paling nyata saat Dirut Sumita Tobing dilarang melakukan 21 wewenang, karena sudah didelegasikan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan. Kedua, relasi TVRI DPR, dalam hal ini juga mengundang polemik karena permintaan DPR agar TVRI menjadi TV Publik. Karena menganggap sudah badan usaha, seringkali Perjan TVRI tidak mau bergabung dalam rapat dengan Komisi I, melainkan dengan Komisi IX. Ketiga, terjadi relasi kekuasaan antar aktor di tubuh TVRI, seperti antara Dirut dengan para Direktur, Dirut dengan manajemen level menengah, karyawan Federasi Serikat Pekerja-TVRI dengan non FSP. Ini semua menyatu dengan permasalahan-permasalahan TVRI bails aktual ataupun "dosa turunan" sehingga menambah kompleksnya persoalan TVRI.Satu hal yang pasti, TVRI saat ini tidak bisa di`icategorikan TV publik, karena prinsip-prinsip umum TV Publik belum diimplementasikan secara baik. Kesimpulannya saat membicarakan perubahan status hukum TVRI, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab perubahan melainkan juga terdapat faktor politik.