Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap Dana Alokasi Umum Nagari yang menjadi salah satu sumber pendapatan Nagari dalam APPN (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari). Hal ini menjadi panting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat mengalami perubahan dari Desa ke Nagari sejak tahun 2001.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi dengan cara wawancara mendalam terhadap para informan yang dipilih secara purposive dan studi pustaka. Sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap beberapa variabel untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dilapangan dengan responder yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mengelola Dana Alokasi Umum Nagari. Pada empat faktor yang diteliti dalam studi ini yaitu status sosial ekonomi, dukungan terhadap Wali Nagari, keterlibatan organisasi dan keterlibatan psikologis ternyata faktor status sosial ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sedangkan faktor lain memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di Nagari Batahan. Sementara itu selain keempat faktor diatas, ternyata pada sistem pengambilan keputusan yang ada di Nagari, masih ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu pemerintah atasan Nagari. Pemerintah atasan Nagari sebagai aktor eksternal dalam sistem pengambilah keputusan Nagari ikut memiliki peran yang dominan dalam menentukan hasil yang dibuat oleh Nagari. Akibatnya upaya untuk menghilangkan hubungan paternalistik yang selama ini telah tercipta dengan memberikan wewenang diskresi kepada Nagari menjadi tidak tercapai.Prioritas yang harus dilakukan dalam hal ini untuk mencegah masyarakat merasa tidak memiliki peran apa-apa dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah selain harus memberikan kewenangan diskresi yang lebih luas, perlu pula melakukan perubahan terhadap pemilihan wakil yang ada di BPAN sebagai badan perwakilan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pemberdayaan terhadap lembaga perwakilan tingkat lokal ini perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), karena dari sinilah masyarakat akan belajar cara berdemokrasi dan mampu mengatasi persoalannya sendiri.