Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan tenaga UPT Daerah dibawah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia menurut data hasil PUPNS tahun 2003 adalah sekitar 37.551 orang tenaga UPT dan 4.391 orang pegawai Departemen Kesehatan Pusat.Sistem informasi yang berisi tentang data kepegawaian Departemen Kesehatan diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan. Sampai saat ini, keadaan pegawai yang berjumlah kurang lebih dari 40.000 pegawai tersebut belum sempurna keberadaannya, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar menghasilkan data yang lebih baik dan akurat. Untuk itu Departemen Kesehatan telah menerapkan pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara hasil analisis informasi yang tersedia dalam program SIMKA dengan informasi yang dibutuhkan penentu kebijakan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang gambaran pelaksanaan program SIMKA di Kantor Pusat Departemen Kesehatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan program SIMKA.Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan dan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan permasalahan pelaksanaan program SIMKA dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan diperoleh bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian telah berjalan disebagian besar unit utama kecuali di Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan alasan fasilitas software yang ada tidak dapat dipergunakan.Kebutuhan informasi bagi pengguna maupun para penentu kebijakan belum semuanya dapat terpenuhi karena di dalam program SIMKA ada beberapa materi informasi jabatan fungsional, angka kredit, psikotest, criteria penghargaan belum ada serta data yang masuk kurang lengkap. Ketersediaan sumber daya manusia dirasakan masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas karena setiap unit utama hanya mempunyai 1 (satu) orang pelaksana SIMKA dengan latar pendidikan SLTA. Evaluasi belum pernah dilakukan karena belum adanya SOP yang berisi standar penilaian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program SIMKA telah mencapai tujuan yang diinginkan.Di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan pelaksanaan program SIMKA dengan menambah jumlah tenaga dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pelaksana program SIMKA, mensosialisasikan akan manfaat dan pentingnya pelaksanaan program SIMKA ke seluruh pegawai, melakukan evaluasi pelaksanaan program SIMKA agar dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan program SIMKA di masa mendatang.Daftar pustaka : 31 (1973 : 2002)

---

Analysis on Implementation of Personnel Management Information System in the Ministry of Health Year 2003There was 37 551 Local UPT personnel's all over Indonesia and 4 391 health personnel's in central office of Ministry of Health (MOH) according to PUPNS 2003 data.

Information system contained data on personnel of MOH is needed to support the work effectiveness of MOH. Up to now, the existing system is not yet perfect and need more improvement to obtain better and more accurate data. Ministry of Health has implemented personnel management information system (SIMKA). In the implementation there was difference between the information analysis result available in SIMKA program and information needed by policy maker.

This study used qualitative method to obtain rich information about the description of implementation of SIMKA in MOH central office. Primary data collection was conducted through in depth interview and observation, while secondary data was obtain through reports related to the implementation of SIMKA program.

This study was conducted in MOH central office and aimed to understand the used of and problems of implementation of SIMKA in decision making regarding personnel management.

The study showed that SIMKA has been implemented in most main units except in Directorate General of Infectious Diseases Eradication and Environment Health and Development and Empowerment of Human Resource Unit due to unavailability of appropriate software.

Not all information needs could be supplied since SIMKA program had not yet incorporated several information on functional position, credit point, psycho test result, reward criteria, and incomplete entered data. Insufficiencies of human resource was still felt both in terms of quantity and quality because there was only one SIMKA person with high school background in each main unit. There was no evaluation had ever been conducted since there was no SOP to evaluate how far SIMKA program had reached its targeted objectives.

In the future, it is necessal to improve the implementation of SIMKA program by adding extra personnel and to provide appropriate trainings, to socialize the benefit and importance of SIMKA program targeted to all personnel's, to conduct evaluation on the implementation of SIMKA program as to contribute more to planning and development of SIMKA program in the future.

References: 29 (1973-2002)