Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengandung pajak berganda yang dikenakan berkali-kali dalam setiap kali dilakukan penyerahan terlihat dengan adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada masa pajak yang bersangkutan.Demikian pula sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.Dalam upaya mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai perlu peningkatan pengawasan dan pembenahan administrasi Faktur Pajak, peningkatan mutu aparat pajak, pemeriksaan pajak dan pemberiar sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini dilakukan agar dapat memperkecil kemungkinan pelanggaran oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak melakukan kecurangan-kecurangan untuk menghindari pembayaran pajak.Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimanakah penggunaan Faktur Pajak sebagai intrumen mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai dan apakah penggunaan Faktur Pajak itu dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.Tujuan penulisan tesis ini Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penggunaan Faktur Pajak dalam intrumen mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai serta menggambarkan dan menganalisis apakah penggunaan Faktur Pajak tersebut dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan penggunaan Faktur Pajak sebagai intrumen dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran harus sesuai dengan ketentuan - perundangan yang berlaku. Sebagai salah satu dari faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, para faktur pajak sebagai intrumen pengkreditan pajak pertambahan nilai telah mampu mengamankan dan meningkatkan penerimaan PPN dimana pada tahun '1998/1999 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp. 28.940,0 milyar dan pada tahun 1999/2000 mengalami kenaikan menjadi Rp. 34.697,4 milyar.