Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Kewenangan di Bidang Perhubungan Laut di kabupaten/kota Cilegon.Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah:1) Ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.2) Adanya Peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya.3) Khusus di bidang perhubungan laut lahirnya PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang materinya tidak sejalan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999,4) Lahirnya Peraturan Daerah No. I Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang ditetapkan pemerintah kota Cilegon yang materinya bertentangan dengan PP 69 Tahun 2001.Analisis Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pelaksanaanya di bidang Perhubungan Laut Pada Pemerintah Kota Cilegon diangkat 6 (enam) hal pokok, yakni Desentralisasi dan otonomi Daerah. Kewenangan Pemerintah Desentralisasi di Bidang Perhubungan laut, Aspek Kepelabuhanan. Aspek Keselamatan Pelayaran. Aspek Lalu Lintas dan. Angkutan Laut. Hubungan Kebijakan Otonomi Daerah dengan Ketahanan Nasional.Hasil Penelitian menemukan:1) Pelabuhan laut merupakan potensi yang membedakan secara signifikan Kota Cilegon dengan daerah lainnya di Indonesia,2) Masalah krusial ketidaksinkronan antara Perda dengan PP adalah pengertian pelabuhan khusus, pengelompokan pelabuhan, pengelolaan kepelabuhanan,3) Secara rill di wilayab Kota Cilegon tetjadi perebutan kewenangan pengelolaan wilayah Kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan Pemda Cilegon , sebagai akibat adanya dualisme Peraturan di bidang Kepelabuhan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum,4) Pelabuhan sebagai pusat pengembangan mempunyai multiplier efek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di Kota Cilegon,5) Sikap yang masih sentralistik dari Pemeritah Pusat,6) Sistem legislasi kepelabuhan harus disempurnakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dan pada otonomi daerah serta ketentuanketentuan dan konvensi internasional.Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemda, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian karena masih banyak ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan maksud dan pada otonomi daerah.Pelabuhan Laut memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena pelabuhan merupakan tempat mobilitas penduduk dan distribusi barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pemda diharapkan dengan kebijakan otonomi daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Begitu pula pengelolaan pelabuhan di Kota Cilegon supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri dan mengurangi pengangguran.Untuk menunjang Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan, agar disempurnakan sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah.This research is an, valuation on the impact of Regional Autonomy policy on port authority management and maritime regulations in the regency/city of Cilegon.

The focal point of the thesis is:

1) Different perceptions of regional autonomy implementation between the central/provincial government and the regiona4lmunicipal government;

2) Contradictory regulations between Law No 22 Year 1999 and its lower implementing regulations;

3) Particularly in the field of maritime, the Government Regulation No 69 Year 2001 on the port management in which the content is contradicting with the spirit Law No 22 Year 1999;

4) The Regional Regulation No I Year 2001 on port management stipulated by the municipal government of Cilegon City in which the material conflicts with the Government Regulation No 69 Year 2001.

The analysis of the decentralization and regional autonomy and their implementation in the field of sea transportation in the municipal government of Cilegon discusses 6 (six) main points: i.e. decentralization and regional autonomy, the authority of decentralized government in the field of sea transportation, the aspect of the port, the safety aspect in sailing, the aspect of traffic and sea transportation, the relationship between the regional autonomy policy and national defense.

The finding of the research shows that:

1) The port has made significant difference between Cilegon City and other cities in Indonesia;

2) The crucial discrepancy between the Regional Regulation and the Government Regulation situates on the perception of particular port, grouping the ports, and port management;

3) In Cilegon City, there are two managerial authorities on port management, between PT Pelindo and Cilegon Municipal Government, as a result of dualistic regulations, which in turn bringing to the inconsistency of laws;

4) The port as the development center has a multiplied effects which greatly influences the economy and growth of Cilegon City;

5) Centralistic attitude of the Central Government;

6) Port legislation system needs to be improved considering the aim and goal of regional autonomy and the international laws and conventions.

The policy on the regional autonomy has given authority to the regional government. However, at the implementing level, there are many aspects that need to be modified/revised due to the many regulatory instruments conflicting with the spirit and aim of the Regional Autonomy.

A seaport plays a very important role in supporting the regional and national economy because it is the place of people mobility and the goods distribution needed by the society. It has been expected that the Regional Government with regional autonomy policy can benefit the resources of the region so that the people welfare can be improved. It has also been expected that the port management in Cilegon City can improve the economic growth, trade, and industry and decrease unemployment.

In order to support the regional and national defense, all legal instruments regulating port management should be revised and adapted with the spirit of regional autonomy.