Di era Reformasi ini, Indonesia telah memiliki Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang khusus mengatur industri penyiaran yang dianggap lebih memadai dari semua aturan yang pernah dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Undang-undang ini menjadi acuan bagi pemerintah, industri penyiaran, dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan stasiun televisi siaran dan radio siaran di Indonesia. Tetapi, tidak semua kalangan sepakat dengan isinya, yang dipandang oleh kalangan industri televisi siaran -terutama perusahaan penyelenggara penyiaran televisi swasta-- merugikan industri penyiaran dan masyarakat Indonesia. Penolakan ini telah disuarakan sejak sebelum UU ini disahkan oleh DPR.Salah satu pasal yang diperkarakan adalah tentang pelarangan siaran nasional oleh stasiun televisi swasta, seperti yang mereka nikmati dalam sepuluh tahun terakhir. Yang menarik diperhatikan dari kebijakan ini adalah bahwa pemerintah sebenarnya mengembalikan kebijakan larangan siaran nasional seperti yang pernah diterapkan di Indonesia selama dua tahun pertama stasiun televisi swasta RCTI (Rajawalil televisi Indonesia) dan SCTV (Surya Ciptaq Televisi). Kedua stasiun tersebut semula hanya diizinkan siaran lokal, RCTI dibatasi siaran di Jakarta, dan menggunakan decoder pula, sedangakan SCTV di Surabaya. Kebijakan ini baru berubaha menjadi siaran nasional setelah pemerintah mengizinakan TPI (Televisi Pendidika Indonesia) melakukan siaran nasional pada pagi hari dengan menggunakan fasilitas TVRI. Seandainya saja pemerintah konsisten sejak awal melarang TV Swasta siaran nasional kemungkinan besar masalah seperti ini tidak menjadi hal besar sekarang karena penyelenggara televisi siaran sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini.