Kebijakan bantuan ADB kepada Indonesia yang semula bertumpu pada sektor pertanian sebagai perhatian utama kemudian berganti sektor infrastruktur sosial adalah bagian kebijakan ADB pada kurun waktu 1997-2000. Pergeseran kebijakan itu tidak hanya pada tumpuan sektor tapi juga pada jenis bantuan berupa program (program aid). Jenis bantuan ini sangat dijauhi oleh ADB pada kurun waktu sebelumnya dan justru sangat menekankan jenis bantuan proyek (project aid).Dalam menganalisa pergeseran kebijakan ADB di Indonesia, khususnya untuk kurun waktu 1997-2000, peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan pengumpulan data lewat dokumentasi dan wawancara. Temuan data ini dibenturkan dengan teori, model atau konsep yang ada sehingga menghasilkan suatu temuan guna menjawab permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utarna yang membuat ADB beralih pada sektor infrastruktur sosial dilatarbelakangi dan usaha untuk memulihkan kondisi masyarakat yang paling parah terkena dampak krisis. Selain itu bantuan pada sektor pertanian tidak sama sekali ditiadakan dan tetap dikategorikan sektor yang cukup mendapat perhatian walaupun dengan sedikit terjadi penurunan dari sisi nilai nominalnya.Adanya bantuan program adalah upaya ADB untuk menyiasati kelangkaan dana lunak dalam tubuh ADB. Oleh karena itu bantuan program dalam kurun waktu 1997-2000 adalah bantuan untuk sector reform yakni ADB mendesak pemerintah lewat kesepakatan bersama dalam mempersiapkan perangkat perundang-undangan guna mempercepat proses liberalisasi ekonomi, melalui privatisasi BUMN, desentralisasi maupun good governance. Implikasi yang lebih jauh dari kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan luas bagi investor asing ke Indonesia dengan jaminan hukum dari pihak pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan investasi tersebut.