Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) merupakan salah satu jenis pungutan kepada Wajib Pajak di Kantor Samsat dan merupakan penerimaan primadona bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKl Jakarta. Pelaksanaan administrasinya dilakukan secara terpadu dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Berdasarkan kesamsatan ini mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Baru (BBN I) berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan di antara instansi terkait.Namun, kenyataannya mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat permasalahan pada penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) secara manual terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang tidak terdapat di dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Kondisi ini mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan kepada wajib pajak dan terhambatnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN 1).Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskfipsikan pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) di Kantor Samsat Propinsi DKl Jakarta, mengkaji dan menganalisis tingkat efektifitas mekanisme pemungutannya, serta mencari alternatif solusi agar mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjalan secara efektif sesuai dengan sistem dan prosedur Samsat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif tanpa hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in the depth interview) dan daftar pertanyaan secara tertulis kepada pejabat dan petugas di Kantor Samsat, Dipenda maupun Depdagri. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data dan informasi yang didapat selama penelitian yang dihubungkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang mempunyai korelasi dengan administrasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I).Kesimpulan tesis ini adalah mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I) tidak berjalan secara efektif, apabila penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan secara manual dan menghambat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I).Saran tesis ini adalah agar Dipenda membentuk Tim Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang beranggotakan intern dan ekstern yang terkait dan bekerja secara independen serta cepat keputusannnya, sehingga mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat berjalan secara efektif.