Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsepsi Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP). Ada beberapa gambaran pokok permasalahan yang hendak ditelusuri melalui studi ini. Partama, bagaimanakah konsep MM PPP, apakah ia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan diskursus Civil Society (CS) yang berkembang di Indonesia, atau MM tersebut memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari CS pada umumnya. Kedua, apa saja faktor-faktor yang telah membantu mendorong para aktor partai politik bersangkutan melahirkan konsep MM PPP, dan ketiga, bagaimanakah Rancangan Pembangunan Sosial yang dimiliki para aktor dan atau institusi PPP dalam model MM tersebut.Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dengan teknik wawancara babas (unstructured interview) dan analisis dokumentasi. Data primer yang diperoleh penaliti dari para informan dianalisis dan diberikan interpretasi berdasarkan pandangan para aktor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang Model Masyarakat Madani (MM PPP) yang menjadi objek studi. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan peneliti langsung dinalisis berdasarkan kategorisasi Civil Society (CS) dan MM hasil pemetaan para pakar dalam bidangnya. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang deskriptif.Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Civil Society (CS) dan Masyarakat Madani (MM) yang ditampilkan dalam bentuk tipologi hasil pemetaan para pakar ilmu-ilmu sosial, khususnya Muhammad AS. Hikam (Civil Society), Nurcholish Madjid (Masyarakat Madani), M. Dawam Rahardjo (Masyarakat Madani), dan Paulus Wirutomo (Masyarakat Adab). Setelah diketahui posisi Model Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) dalam rentangan CS.Berdasarkan tipologi tersebut, digunakan kerangka tafsir sosial dari Peter L. Berger untuk memahami realitas konseptual MM PPP sebagai produk proses dialektika antara tindakan sosial para aktor yang penuh makna (subjective meaning) dan fakta sosial yang coercive dan terlepas dari para aktor (objective meaning) dalam konstelasi pemikiran dan tindakan sosial politik masyarakat Indonesia.Temuan-temuan penting hasil studi ini memperlihatkan bahwa pertama, MM PPP merupakan sebuah konsep pembangunan masyarakat Indonesia (community development) yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai wawasan universal dan berada di luar (beyond) wawasan enlightenment yang menjadi landasan konsep Civil Society (CS). Kedua, MM PPP adalah suatu konsep pembangunan Masyarakat Sipil Islam Politik (Islamic Political Civil Society) yang memiliki kesamaan prinsip dengan CS produk enlightenment, namun menjadikan kerangka pikir Islam sebagai sumber inspirasi dan motivasi relijius untuk menjadi landasan pembangunan masyarakat operasional. Ketiga, konsep MM PPP lebih cenderung institusional-ideologis (CS versi Hikam) dan mengikuti model Masyarakat Adab (MA) Wirutomo dalam kaitan dengan unsur persaudaraan (fraternity) sebagai landasan utama bagi terciptanya moralitas yang berkaitan dengan operasionalisasi asas-asas persamaan (equality) dan kebebasan (liberty) oleh negara. Keempat, Sebagai kenyataan subjektif MM itu berkaitan dengan keunikan yang berlandaskan pada kekuasaan transendental dan menjunjung nilai-nilai Islam sebagai identitas formalnya. Sebagai realitas objektif MM PPP sudah dikukuhkan secara eksplisit dalam Muktamar PPP tahun 2003. Dengan demikian, MM tersebut menjadi suatu kenyataan objektif yang telah mendapat legitimasi nasional, dan konsep itu tidak bisa lagi dikembalikan pada kekuasaan subjektif para aktor yang menjadi produsennya karena telah mengalami objektivasi.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) terdapat perbedaan dari konsep Civil Society (CS) pada umumnya. MM tersebut lebih khas (unik) karena didasarkan pada pemikiran relijius, terutama pengalaman masyarakat Islam periode Nabi Muhammad SAW di Madinah dan hal itu dipadukan dengan kondisi dan pengalaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Disarankan kepada para aktor PPP untuk merealisasikan konsepsi MM PPP. Untuk keperluan tersebut diperlukan sosialisasi dan konsolidasi konseptual bagi elit partai di seluruh tingkatan pusat dan daerah. Rekrutmen dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting di samping manajemen pengelolaan operasional yang efisien dan efektif.