Perparkiran yang merupakan tempat perhentian sementara kendaraan memiliki beberapa fungsi yang beragam yang antara lain sebagai alat pengendali kegiatan dan kelancaran lalu lintas kota Jakarta, sebagai penyangga sosial serta fungsi budgeter yaitu memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta. Dalam peranannya sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memungut retribusi parkir bagi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna lahan parkir. Badan Pengelola (BP) Perparkiran merupakan institusi yang ditugaskan untuk mengelola perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Namun demikian, kinerjanya selama ini kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penerimaannya yang selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Padahal disinyalir potensi penerimaan parkir di propinsi DKI Jakarta jauh lebih besar dari realisasi penerimaan saat ini, bahkan dari target yang ditetapkan.Penelitian bertujuan (1) mengkaji apakah pendapatan retribusi parker yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta telah efektif, (2) mengkaji sejauh mana pengaruh faktor-faktor seperti premanisme dan pola pengendalian pemungutan mempengaruhi efektivitas pendapatan retribusi parkir Propinsi DK1 Jakarta (3) memberikan usulan pemecahan masalahan dalam rangka meningkatan efektivitas retribusi parkir Propinsi DK1 Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data Primer didapat dari wawancara dengan pejabat di lingkungan Badan Pengelola Propinsi DKI Jakarta, pejabat di lingkungan Badan Pengelola Perparkiran kota Bandung, serta pejabat di lingkungan Sub Dinas Parkir Dinas Perhubungan kota Surabaya. Wawancara juga dilakukan dengan para juru parkir organik, kepala juru parkir, preman atau oknum pengelola perparkiran tidak resmi (liar), serta pengamatan ke lokasi-lokasi parkir dengan fokus pada lokasi parkir on street (pinggir jalan). Pengamatan dilakukan di lima wilayah perparkiran (kotamadya).Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi pendapatan parkir tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BP. Perparkiran. Dengan mengacu pada efektivitas pendapatan kota Bandung dan kota Surabaya, terdapat cukup besar potensi retribusi parkir Propinsi DKI Jakarta yang belum efektif direalisasikan sebagai penerimaan pendapatan retribusi parkir Propinsi DKI Jakarta, yang berarti realisasi pendapatan parkir masih jauh di bawah potensi penerimaan parkir yang sebenarnya.Premanisme dan Pola atau sistem pengendalian pemungutan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan retribusi parkir propinsi DKl Jakarta. Dari hasil observasi lapangan setelah dilakukan perhitungan data observasi, maka terdapat perbedaan dengan realisasi sebenamya. Realisasi penerimaan yang di setorkan kurang dari sepertiga hasil perhitungan data penelitian, dengan demikian dapat diartikan bahwa selama ini ada kebocoran yang cukup besar dan penerimaan parkir yang tidak diterima oleh BP. Perparkiran.Pola pengendalian pemungutan dengan menggunakan sistem Setoran Wajib Minimum (SWM) yang digunakan oleh BP. Perparkiran selama ini tidak efektif. Juru parkir baik resmi maupun liar cenderung hanya membayar kewajiban minimum tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh. Saran yang diusulkan kepada BP. Perparkiran adalah (1) melakukan studi banding ke kota Bandung dan Surabaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir Propinsi DKI Jakarta agar lebih efektif dan efisien, (2) melakukan pembinaan dan penertiban terhadap preman dan juru parkir liar dan merekrut mereka sebagai juru parkir tetap atau organik yang dapat diberi tanggung jawab, (3) mengefektifkan pola pengendalian pemungutan retribusi parkir dengan menghitung potensi pada setiap lahan parkir dan mengefektifkan sistem karcis melalui sosialisasi kepada masyarakat. (4) mencari teknologi dan sarana pemungutan retribusi yang relatif murah seperti penggunaan voucher.