Penelitian bertujuan untuk membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian yaitu kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN.Pendekatan konsep penelitian menggunakan teori Human Security untuk membahas dampak lalu lintas perdagangan narkoba dan pentingnya penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba bagi human security, serta teori Hubungan internasional untuk membahas kebijakan, strategi dan program kerjasama ASEAN dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : adanya penguatan komitmen untuk lebih memperjelas arah kebijakan kerjasama, pada dasarnya merupakan penjabaran dari deklarasi bersama pada The first ASEAN Conference on Transnational Crime pada 20 Desember 1997 di Manila Philippina. Arah kebijakan ini antara lain untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di tingkat regional; untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah Transnational Crime seperti ASCD dan ASENAPOL. Untuk memberikan dukungan teknis Panitia ad-hoc Expert Group menyelesaikan tugas Sekretariat ASEAN dalam menyusun ASEAN Plan of Action on Transnational Crime. Untuk melakukan law emporcement terhadap pelaku kejahatan transnasional, maka visi dan misi kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba yang mengancam human security di masing-masing negara anggota menjadi lebih jelas, terpola dan terpadu.Kendala dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah penerapan prinsip non intervensi oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun pada Pertemuan AMM ke-31 kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan peninjauan kembali terhadap prinsip non-intervensi dan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Hal terpenting dalam kesepakatan TAC adalah bahwa suatu negara dapat membuat kebijakan "enhanced interaction", yakni kebijakan yang memungkinkan masing-masing negara yang mengadakan interaksi yang saling mendukung.Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN lainnya fokus implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba dilakukan dengan Cara mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, Pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Di masing-masing Negara anggota ASEAN terdapat suatu badan atau lembaga nasional yang secara fungsional bertugas merumuskan kebijakan nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan, strategi dan program penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba serta penanganan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba.