ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak sistem kepartaian terhadap perilaku politik masyarakat desa Sistem kepartaian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu floating mass, asas tunggal, dan sistem multipartai terbatas. Sedangkan perilaku politik dibagi menjadi 3 (tiga) juga yaitu mendukung, menentang dan apatis terhadap sistem kepartaian.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan angket. Wawancara dilakukan terhadap 9 orang informan dan angket diberikan kepada 95 responden yang diambil secara acak dari 4 orang di Desa Jalaksana. Kedua metode ini digunakan untuk saling menguatkan, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang relevan.
Dampak floating mass terhadap perilaku politik adalah semakin terbentuk perilaku politik yang menentang terhadap kebijakan tersebut, artinya masyarakat desa memiliki kecenderungan yang signifikan untuk menentang pelaksanaan floating mass. Perilaku politik menentang tersebut merupakan reaksi dari keinginan masyarakat desa untuk Mud. dangan partai, agar partai dapat melaksanakan fungsinya yang penting yaitu pendidikan politik, menampung aspirasi mereka dan menjadi - juru bicara" terhadap pemasalahan yang mereka hadapi. Dengan begitu pula maka partai dapat menyiapkan kader-kader yang cakap di tingkat paling bawah yang merupakan basis tradisional partai. Implikasi dari perilaku politik itu adalah masyarakat desa meninginkan kebijakkan ini agar dapat segera dicabut.
Dampak Panetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai adalah semakin terbentuk perilaku politik yang meindnkung terhadap asas tunggal, artinya masyarakat desa mendukung sepenuhnya terhadap asas tunggal. Dukungan ini lebih disebabkan trauma masa lalu yang marak dengan konflik antarpartai yang disebabkan oleh perbedaan ideologi. Selain itu masyarakat desa lebih menginginkan kehidupan yang harmonis tanpa adanya konflik, yang dapat mengakibatkan ketegangan hidup bertetangga. Implikasi dari dukungan itu masyarakat desa lebih menyetujui tema-tema karnpanye yang berorientasi program tidak bersifat ideologis. Sikap ini disebabkan pengalaman kampanye selama ini sering terjadi keberingasan massa yang banyak rnenelan korban yang tidak perlu.
Dampak dari pelaksanaan sistem multipartai terbatas adalah semakin terbentuknya perilaku politik yang menentang terhadap sistem multipartai terbatas, artinya masyarakat desa mempunyai kecenderungan yang signifikan untuk menolak berlakunya sistem tersebut. Perilaku ini tarbentuk karena partai politik yang ada selama Orde Baru dianggap tidak mampu menampung aspirasi masyarakat dan sudah terjadi kejenuhan terhadap partai, itu dibuktikan dengan pendirian partai baru.