Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan obligasi tersebut, tidak mungkin bagi Emiten (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu"Perjanjian Perwaliamanatan" atau sering disebut dengan "Perjanjian Trust" dengan Wali Amanat atau Trustee. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Perdata serta sesuai dengan maksud dan aturan hukum perdata adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan di antara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak seeara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak.