ABSTRAKPerkembangan teknologi yang sangat cepat telah memungkinkan berbagai aplikasi spektrum yang baru. Kemampuan dari setiap negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam spektrum sangat tergantung kepada kemampuan pengelola spektrum di dalam mempermudah implementasi sistem. Penerapan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya sistem manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum.Saat ini di Indonesia struktur pentarifan spektrum harus segera diperbaharui, mengingat begini banyaknya jasa komunikasi radio baru berdatangan di Indonesia Struktur tarif spektrum yang lama tidak memadai, proporsional dan rasional, dan tidak mencakup teknoiogi baru. Oleh karena itu studi pentarifan BHP spektrum frekuensi radio di Indonesia ini sangat bermanfaat baik bagi regulator, operator, maupun pengguna spektrum.Tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif sistem pentarifan spektrum di Indonesia. Gagasan dasar dari sistem pentarifan spektrum ini ialah menghubungkan antara potensi ekonomi spektrum dengan biaya manajemen spektrum. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menyisihkan sebagian hasil penarikan tarif spektrum sebagai pendapatan negara bukan pajak yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan.Sistem pentarifan spektrum yang dibahas di dalam tesis ini dibatasi untuk servis-servis komersial saja, seperti Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services dan Broadcasting Services. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan antara struktur tarif spektrum alternatif dengan struktur tarif spektrum yang lama.

---

ABSTRACT

The ongoing technological developments have opened the door to a variety of new spectrum applications. The ability of each nation to take full advantage of the spectrum resource depends heavily on spectrum managers facilitating the implementation of radio systems, and ensuring their compatible operation. The use of license fees for the purpose of covering the costs of the spectrum management system is a potentially more appropriate method of distributing the costs of spectrum management to those who actually receive benefits.

Currently in Indonesia the spectrum license fees regimes need to be reviewed urgently, since many new radio communication services will be implemented here. The existing frequency license fees regime is not sufficient, proportional, rational, and unable to cover the new technology. This study of frequency license fees structure in Indonesia will contribute a great benefit for regulator, operator, and spectrum user in Indonesia.

This thesis is intended to develop spectrum license fees structure, which is most suitable in Indonesia. The basic idea is to relate the economic value of radio frequency spectrum and the spectrum management cost. Instead of that, there is a possibility to distribute a part of the spectrum revenues as a non-tax state income, which is heavily needed in the national development process.

The spectrum license fees discussed in this thesis is limited for the commercial services, such as Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services and Broadcasting Services. Furthermore, there will be a comparative analysis between the alternative spectrum license fee structure and the existing license fee.