Kualitas pelayanan KB mencakup dua dimensi, dimensi klien (peserta) dan dimensi provider (petugas pemberi pelayanan). Salah satu ukuran kualitas dengan melihat kejadian komplikasi dan kegagalan. Kejadian komplikasi dapat menunjukkan tingkat pendeteksian, konseling, pemberian informasi mengenai potensi efek samping yang dapat menolong klien memilih metode yang paling sesuai dengan kondisinya, kesehatannya, gaya hidup serta pilihannya. Kejadian kegagalan dapat mencerminkan tidak hanya rendahnya efektifitas metode yang dipilih, tetapi juga berhubungan dengan ada atau tidaknya kontak dengan petugas kesehatan. Dengan memanfaatkan laporan publikasi yang dikeluarkan oleh Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN setiap bulannya, maka dikembangkan cara penghitungan kejadian komplikasi dan kegagalan. Studi ini merupakan analisa data sekunder, dari 2 publikasi yaitu laporan umpan batik klinik dan laporan pembinaan keluarga sejahtera dan bulan April 1994 sampai Maret 1997. Janis data yang dimanfaatkan adalah peserta baru, peserta aktif, komplikasi dan kegagalan KB. Analisa data dengan mengelompokkan berdasarkan pembagian wilayah Jawa-Bali, Luar Jawa-Bali I, dan Luar Jawa-Bali-II serta per propinsi dan per tahun. Angka persentase komplikasi dihitung dengan 2 cara, yaitu membagi kejadian komplikasi dengan denominator peserta baru dan peserta aktif. Sedangkan angka persentase kegagalan hanya dengan denominator peserta aktif. Angka hasil perhitungan semakin kecil menunjukkan semakin rendah kejadiaannya yang berarti semakin baik kualitas pelayanan. Terlihat kecenderungan yang terus menurun kejadian komplikasi dan kegagalan selama kurun waktu 3 tahun untuk semua metode kontrasepsi. Klien yang menggunakan IUD paling banyak mengalami kejadian komplikasi (7,22%, 1996/97) dan kejadian kegagalan (0,16%, 1996/97). Sedangkan klien metode Suntik yang paling rendah mengalami komplikasi (1,34%, 1996/97) dan kegagalan (0,04%, 1996/97). Wilayah yang paling baik kualitas pelayanannya berada di wilayah Luar Jawa-Bali I untuk kejadian komplikasi, sedangkan wilayah Jawa-Bali untuk kejadian kegagalannya. Penghitungan angka persentase komplikasi dengan peserta aktif (penyebut yang lebih besar), angka komplikasinya menjadi sangat kecil. Akibatnya tidak tertangkap perhatian manajer program sebagai masalah mutu pelayanan yang panting untuk diprioritaskan.