Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaltu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan BPR di Indonesia meningkat pesat dengan konsentrasi sebagian besar di Jawa dan Bali (83,2%) terutama di pinggiran kota-kota besar sepertl Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. BPR sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya sehingga keberadaannya harus dijaga agar dapat beroperasi dan berkembang secara sehat baik secara individual maupun industri. Dalam beberapa tahun terakhir setelah k risis, banyak BPR yang mengalami kegagalan yang secara sistemik dapat menimbulkan inefesiensi dan akan menjadi beban masyarakat dan atau Pemerintah. Dengan metode analisis regresi logistik dan analisis diskriminan diketahui bahwa faktor yang paling signifikan mempengaruhi kegagalan usaha BPR di Jabotabek adalah tingginya rasio Non Performing Loan (NPL). BPR yang memiliki NPL tinggi akan mengalami kerugian cukup besar, tidak mampu memupuk permodalannya dan pada akhirnya mengalami kesulitan likuiditas.Untuk mengatasinya, BPR mencari pinjaman antar bank dengan bunga tinggi. BPR gagal memiliki nilai rata-rata rasio NFL, pinjaman antar bank, dan biaya bunga leblh tlnggl serta memiliki nilal rata-rata raslo permodalan dan pendapatan bunga lebih rendah dlbandingkan dengan BPR sukses. Untuk itu dalam pengembangan industri BPR perlu kebijakan yang lebih ditekankan pada bagaimana agar supaya BPR lebih mampu mempertahankan kualitas kreditnya. Kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan pengaturan dengan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential regulation) dan kebijakan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko (risk base supervision).