Pemerintah sejak tahun 1982 telah menerbitkan buku P5D yang hingga saat ini belum bisa diaplikasikan oleh para perencana daerah secara optimal. Belum optimalnya aplikasi Permendagri selama ini dikarenakan adanya berbagai kendala antara lain: kurangnya tenaga analis di daerah, kurangnya soft-ware maupun hard-ware, dan belum lengkapnya data yang menunjang. Mulai PJPT II ini diharapkan kecepatan dan kesiapan para perencana maupun para pengelola pembangunan untuk mempunyai berbagai alat/instrumen yang baik dalam mengelola kegiatannya. Alat/instrumen tersebut yang bisa dipergunaklan untuk analisis kebijakan, analisis stauktural, maupun berbagai analisis proyeksi.
Penelitian ini menyajikan salah satu alat/instrumen dengan menciptakan suatu model link ekonomi-demografi sosial yang diintegrasikan dengan SDM secara nasional dan menurut propinsi Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi Metode yang dipergunakan adalah gabungan antara metode ekonometri, sosiometri, metode demografi, dan metode yang lazim dipergunakan dalam perencanaan pendidikan dan dalam perencanaan tenaga kerja. Model link dirancang sedemikian rupa sehingga keterkaitan antar variabel bersifat simultan, baik antar blok (Ekonomi, Sosial, Demografi, SDM) maupun didalam blok itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model sumber daya manusia secara terpadu tingkat nasional, propinsi, dan integarsinya. Begitu pula model menurut dimensi ekonomi, sosial, budaya dengan model pengembangan SDM. Pada setiap saat model ini bisa di up-date, dan bisa dipergunakan untuk berbagai analisis. Berdasarkan model diharapkan bisa dipergunakan sebagai alat untuk analisis kebijakan, analisis struktural, dan analisis proyeksi jangka menengah maupun proyeksi serta kecenderungannya pada masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
Model PSDM yang diintegrasikan dengan model ekonomi-demografi-sosial di tingkat nasional dan di tingkat propinsi menjadi sangat penting, terutama dikaitkan dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang akan mengacu kepada otonomi Daerah Tingkat II. Model ini sangat membantu para pengambil keputusan perencana maupun pelaksana pembangunan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah/propinsi.
Model PSDM integrasilterpadu dengan model nasional dan model propinsi sangat penting, terutama dikaitkan dengan perencanaan dan evaluasi implementasi pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang Model ini juga merupakan salah satu model yang bisa dipergunakan untuk simulasi berbagai kebijakan pembangunan, berbagai struktur keterkaitan antara sektor maupun sub sektor serta berbagai dimensi lain yang termasuk inputproses-output dalam pembangunan, dan juga sebagai salah satu alat simulasi untuk berbagai analisis proyeksi. Variabel pendapatan dan pengeluaran sebagaimana pada APBN, maupun APBD juga diikutkan sebagai variabel kebijakan.
Hasil penelitian ini disarankan agar di implementasikan di enam propinsi yang diintegrasikan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Implementasi dilakukan di BAPPEDA, sehingga berbagai analisis dan revisi bisa dilakukan secara langsung. Di Bappenas sedang dalam proses implementasi untuk model nasional. Proses awal sedang dilakukan pembenahan data base di Biro Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja bekerjasama dengan Biro Analisa Ekonomi dan Statistik (BASS). Pada proses implentasi atau installment program termasuk didalamnya paket pelatihan alih teknologi bagi staf di BAPPEDA.
