Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang, hal ini telah ditetapkan pada piagam PBB tahun 1948. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal yaitu dengan dibangunnya puskesmas dipelosok seluruh wilayah Republik Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Puskesmas sebagai unit pelayanan terdepan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga mempunyai daya ungkit terhadap derajat kesehatan. Setelah terjadi krisis ekonomi, beban pembiayaan kesehatan menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini akan menambah beban biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah . Oleh sebab itu perlu dicari cara untuk memobilisasi cumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu dengan penyesuaian tarif pelayanan puskesmas. Tetapi untuk melaksanakan hal tersebut maka kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan di puskesmas hams diketahui terlebih dahulu.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di puskesmas Sukmajaya serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP) , persepsi pasien terhadap mutu dan manfaat pelayanan puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian crossecsional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pengunjung atau pasien puskesmas .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan pasien membayar pelayanan kesehatan di puskesmas jauh melebihi tarif yang berlaku saat ini berdasarkan PERDA kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa pasien atau masyarakat bersedia membayar lebih bila manfaat yang dirasakannya besar Kemampuan membayar bila dilihat dari ATP1 (ajan,rokok,kosmetik dll) berperan dalam menentukan besarnya WTP pasien, sedangkan kemampuan yang dilihat dari ATP2 (pesta, rekrasi,nonton dll) tidak berpengaruh terhadap besarnya WTP. Hal yang berperan dalam menentukan besarnya kemauan membayar yaitu ;persepsi pasien terhadap manfaat pelayanan, pendapatan responden, pendidikan istri, dan umur responden.Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas maka perlu penambahan tenaga medis maupun para medis. Selain itu status puskesmas diubah menjadi puskesrnas swakelola diharapkan puskesmas dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Penyesuaian tarif berdasarkan ATP-WTP masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan Jana operasional puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Dan PEMDA Kota Depok .diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan untuk promotif dan preventif.

---

Health has been stipulated in the Charter of the United Nation in 1948 as one of the human fundamental rights. To pursue the optimal degree of the people well being the Government has exerted every efforts to established the Community Health Center - Puskesmas -throughout every corner of the Republic, in the urban as well as in the rural areas. Puskesmas as the center of the Public health care services in Indonesia is demanded to extend high quality and liable medical treatments to the patients, until a better degree of the community health condition could be achieved.

The recent prolonged economic crises that increased the prices of medicines and the costs of public health services in general. Due to this heavy economic burden, the budget for the community health care allocated by the Government to the Puskesmas has been limited. This might further minimize the quality oh the services provided,

In order to regain the good standard of medical treatments, it would therefore be necessary to find out new sources of funds or new concepts how to raise finds from the public. A proposal that could be adopted is to adjust the present health fee tariff at the Puskesmas.

However, in order to make this method more acceptable an implacable, a sophisticated and more comprehensive survey should be undertaken to investigate the ability and the willingness of the patients and community to pay the services and the medical treatments provided by Puskesmas. The purpose of this research is to obtain the profile of the patients willingness to pay (WTP) at Sukmajaya Puskesmas and its coorelation with the patients characteristic, the patients ability to pay (ATP) ; the patients perception towards the quality and benefit of the services given. This survey describes cross sectional investigation frame work in a descriptive - analytical approach.

Data collections is obtained through guided interviews using a pre -designed questionnaire to the respective respondents, who were visitors or patients of the Puskesmas. The result of the survey have shown that the ability and willingness to pay for the medical services given by Puskesmas have far exceeded the current effective tariff as laid down in the PERDA of the Depok Regency. This has obviously indicated that the patients and the community do not hesitate to pay more whenever they believe the benefit will better. ATP1 that was measured by non essential spending (buying snacks, cigarettes, cosmetics, etc) influences the patients WTP, while ATP2 measured by other non essential spending (recreation, party, cinema, etc) did not affect patients WTP.

The tendency to pay more above the present tariff as determined by the patients perception towards the benefit of the services, the income bracket of the patients, the educational level of the housewives, and the age of the respondents.

It is therefore expected that this survey result would be a useful input to the respective Dinas Kesehatan Depok and the competent authority of Depok Regency to reconsider future policy in the betterment of the Health Care Services, particularly the policy pertaining to Puskesmas tariff.

This study suggest that it is necessary for Puskesmas to add health care providers in order to increase its services. Also in order to increase public participation in health financing. It is recommended that Puskesmas should be independently managed by itself and set its tariff according to the patient ATP-WTP.