Latar BelakangPenelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa, masalah pemukiman daerah kumuh yang dihadapi di kota-kota besar khususnya Jakarta tidak akan tertuntaskan tanpa memperhatikan pelaksananan program itu sendiri, khususnya aspek administrasi dalam pelaksanaan yang menekankan adanya koordinasi antar instansi untuk mewujudkan keterpaduan.Landasan pemikiran tersebut, mendorong sebuah analisis bahwa koordinasi terjadi ketika masing-masing satuan unit organisasi secara bersama-sama merumuskan gagasan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan hal demikian, maka dibutuhkan suatu mekanisme tertentu yang menunjukkan kebersamaannya. Dengan mempergunakan pemikiran Henry Mintzberg sebagai piranti analisis maka penelitian terfokus pada mekanisme koordinasi` yang dilaksanakan.Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah para petugas atau yang terlibat dalam pelaksanaan RSDK serta masyarakat pada lokasi pelaksanaan RSDK.Dari hasil penelitian terungkap bahwa (1) standarisasi mekanisme koordinasi hanya dirumuskan dalam bentuk format kebijaksanaan dari Pusat, sedangkan penjabarannya tidak dirumuskan. Sehingga penampilan kinerja masing-masing instansi tidak memiliki standard baku dalam satuan Tim koordinasi. Dengan tidak adanya standard satuan koordinasi, menyebabkan masing-masing satuan instansional menerapkan standar koordinasi berdasarkan fungsi dan tugas pokok secara berbeda-beda, (2) Koordinasi mengandung pendekatan keterpaduan. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, maka koordinasi yang menempatkan keterpaduan sebagai faktor penting. Dengan Koordinasi yang terpadu akan semakin memperingan beban tanggung jawab masing-masing instansi dalam melakukan kinerja sekaligus mempercepat proses penyelesaian masalah, (3) Mekanisme koordinasi terletak bukan hanya hasil semata melainkan pada proses.