Bantuan keuangan pusat kepada pemerintah daerah mendominasi porsi penerimaan daerah, dan karena itu memainkan peranan penting dalam sistem hubungan keuangan pusat daerah. Pengalaman praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan pusat dapat memperbesar diskresi dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.Penelitian ini dimaksudkan hendak mengklarifikasikan diskresi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat dan hubungannya dengan upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam pengeluaran. Untuk itu akan dikaji sampai sejauh mana bantuan keuangan pusat memberikan keleluasaan sehingga pemerintah daerah tingkat II dapat mengambil keputusan sendiri terhadap penggunaaan dana bantuan pusat untuk membiayai kepentingan masyarakat daerah setempat.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan studi kasus di tiga kabupaten daerah tingkat II, yaitu: Badung, Sidoarjo dan Kepulauan Riau.Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bawwa alokasi dana bantuan keuangan pusat lebih mengarah kepada upaya pencapaian sasaran-sasaran nasional yang sifatnya sektoral-departemental yang diterapkan secara kaku sehingga secara keseluruhan diskresi yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menggunakan dana Inpres bantuan pusat relatif kecil. Namun, tampak perbedaan antara tiga daerah tingkat II yang diteliti. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang lebih mapan, pemerintah daerah memiliki tingkat diskresi yang lebih besar mengingat sumber pendapatan daerahnya sendiri relatif besar dibandingkan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.Untuk lebih memberikan keleluasan dan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat II maka pedoman dan petunjuk penggunaan dana harus lebih dilonggarkan sehingga pemerintah daerah dapat lebih fleksibel mengantisipasi tuntutan kebutuhan masyarakat setempat.Sementara menunggu lahirnya peraturan perundangan hubungan keuangan pusat daerah yang baru, Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri, perlu mengambil langkah kebijakan pemberian diskresi keuangan yang lebih besar terutama kepada daerah-daerah tingkat II yang dijadikan daerah percontohan dan daerah-daerah tingkat II lainnya yang pendapatan daerahnya sendiri di bawah 20 persen dari total penerimaan APBD.