Wilayah Kotamadya Ujungpandang (KMUP) sekarang ini, adalah bagian dari Kerajaan Gowa-Tallo yang telah mengukir lembaran sejarah selaku kerajaan maritim yang termasyhur di gugusan Nusantara pada abad XV. Perjanjian Bongaya (1668) yang mengakhiri perang berkepanjangan dengan VOC di satu sisi merupakan awal keruntuhan Kerajaan Gowa-Tallo, namun di sisi lain adalah juga titik tolak pertumbuhan Ujungpandang sebagai bandar niaga terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencatat perkembangan pesat. Akibat gangguan keamanan - khususnya_ pemberontakan DI-TII (1951-1965) --telah memudarkan kejayaan itu, di saat mana arus barang dan jasa mengalir dari dan ke Surabaya yang mengambil alih fungsi dan peranan "pintu gerbang" KTI.Setelah memasuki era Orde Baru, dimana keamanan telah pulih kembali, seyogyanya "pintu gerbang" itu kembali ke asalnya, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini menuntut suatu kajian intensif, terlebih lagi pada saat ini, dimana KMUP berada pada posisi yang semakin kritis : menjelang tahun 2000 adalah kurun waktu yang ditargetkan untuk tinggal landas pembangunan nasional, yang berentetan dengan globalisasi perdagangan dunia, mulai dari AFTA 2003, APEC 2010 hingga WTO 2020.Penelitian ini termasuk jenis deskriptif-eksploratif, dalam hal mana tidak diperlukan hipotesis (Erickson dan Nosanchuk, 1983). Pendekatan empiris dilakukan dengan mengelompokkan data pada enam variabel operasional yang menjadi katalisator globalisasi yakni : (1) SDM; (2) Tata ruang; (3) dunia usaha; (4) Transportasi; (5) Fasilitas sosial; dan (6) Keamanan dan ketertiban masyarakat.Tujuan penelitian ialah : (1) mendeskripsi aspek-aspek kehidupan kota saat ini, bagaimana dengan sarana dan prasarana yang tersedia mampu menggerakkan dinamika masyarakat; (2) mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahan pelaksanaan dan para pelaku pembangunan di KMUP; dan (3) memprediksi aspek-aspek Ketahanan Wilayah (TANWIL) KMUP dalam kerangka Ketahanan Nasional (TANNAS) menghadapi era globalisasi. Fokus kajian diletakkan pada aspek-aspek yang menjadi katalisator globalisasi yakni perkembangan infrastruktur diteropong dari sudut Konsepsi TANNAS dan Trilogi Pembangunan. Pihhan aspek-aspek tersebut - sesuai dengan judul tesis -pada akhirnya akan memberi jawaban terhadap rangkaian pertanyaan : sampai dimana kesiapan KMUP dan seberapa jauh peranannya kelak dalam era globalisasi yang sudah di ambang pintu.Dari hasil penelusuran (eksplorasi) berdasarkan sumber literatur dan penelitian lapangan, ditemukan bahwa kunci kemajuan pembangunan KMUP yang menjadi dependent variable terletak pada sektor perhubungan (transportasi) khususnya sub sektor perhubungan laut. Pembangunan sektor transportasi harus didukung oleh tiga komponen independent variable yakni : (1) ketersediaan SDM dalam jumlah maupun mutu, (2) penataan ruang wilayah, dan (3) kelengkapan fasilitas sosial. Kesemuanya akan memberi feedback (umpan balik) terhadap. perkembangan dunia usaha dan kamtibmas selaku intervening variable dalam penelitian ini. Perkembangan dunia usaha akan membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan kemantapan kamtibmas akan berdampak terhadap keamanan. Keduanya - kesejahteraan dan keamanan -- adalah inti dari gerak dan upaya pembangunan, yang mengandung makna filosofis keinerdekaan, yakni bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman kelaparan.Hasil penelitian terhadap ketiga independent variable antara lain ialah bahwa perkembangan SDM menunjukkan kinerja yang cukup baik. Telah terjadi transformasi struktural lapangan usaha penduduk dari sektor-sektor primer ke sektor-sektor sekunder dan tertier. Dalam penataan ruang wilayah dan pembangunan fasilitas sosial, ternyata porsi dana dan wewenang Pemda KMUP sangat kecil. Namun dengan dana dan kewenangan yang dimiliki, Pemda KMUP telah berupaya semaksimal mungkin melakukan terobosan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, yaitu instansi sektoral, Pemda Propinsi Sulawesi Selatan, dan investor swasta.Kecilnya porsi dana dan wewenang yang dimiliki oleh Pemda KMUP untuk menata kotanya sendiri, disebabkan belum adanya undang-undang tentang Pemerintahan Kota. Yang ada ialah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 5/1974) dan undang-undang tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Perilaku globalisasi menuntut otonomi yang jelas dan kewenangan penult dari Pemerintah Kota untuk berimprovisasi sehingga - bagi KMUP - dapat menegakkan kembali hegemoninya selaku pintu gerbang utama KTI.Modal dasar cukup dimiliki yakni SDM dan letak geografis pada posisi silang antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Indonesia). Sumberdaya alam atau sumber kekayaan alam (SKA) juga tersedia, namun.dalam kapasitas selaku "pintu gerbang", maka SKA-nya akan menyebar pada kawasan di sekelilingnya, yakni buffer zone (Segitiga Minasamaupa), satellite (23 kabupaten/kotamadya se Propinsi Sulawesi Selatan), dan hinterland (9 propinsi yang terletak di bagian timur peta bumi Indonesia ditambah 2 propinsi di Pulau Kalimantan).