Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1992 sangat diperlukan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif. Salah satu unsur terpenting organisasi Pemerintah Daerah yang efektif adalah karakteristik pegawai yang baik sebagai hasil dari upaya pendayagunaan pegawai berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian.Hal tersebut diatas diteliti pada Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang berdasarkan PP No. 8 Tahun 1995 ditetapkan sebagai salah satu Daerah Percontohan Otonomi; dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana pendayagunaan pegawai dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan efektivitas organisasi pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ? Kedua, bagaimana korelasi antara karakteristik pegawai dengan efektivitas organisasi Pemerintah Kab. Dati II Sidoarjo ?Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif - analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sebagai alat bantu. Hubungan antara variabel babas karakteristik pegawai (X) dan Efektivitas organisasi (Y) diteliti melalui penghitungan koefisien korelasi product moment dari Karl Pearson.Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor karakteristik pegawai 86,15%, sehingga secara umum dapat dikiasifikasikan baik; namun belum optimal dan masih memerlukan perbaikan melalui berbagai strategi pendayagunaan pegawai. Sementara itu, Efektivitas organisasi hanya memperoleh skor 85,20%.Mengingat Kabupaten Dati II Sidoarjo merupakan salah satu Daerah Percontohan Otonomi yang dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah; akan sangat ideal jika karakteristik pegawai sangat baik dan organisasinya sangat efektif. Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y didapat 0,947, yang berarti positif dan signifikan. Setiap kenaikan nilai X akan diikuti kenaikan nilai Y.Strategi pendayagunaan pegawai dapat dikembangkan terutama melalui perencanaan pegawai. Dalam hal seleksi dan penempatan yang berorientasi pada DSP perlu didesentralisasikan kepada Dati II. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja, diperlukan Diktat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan riil Daerah.Kompensasi yang adil perlu didesain khususnya untuk pengalokasian besarnya uang insentif, lembur, honor dan tunjangan di luar gaji pokok.