Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

---

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%.

The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city.

The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure.

Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done.