ABSTRAK
Perparkiran memiliki fungsi yang panting bagi Pemerintah DKI Jakarta, baik dari peranannya dalam menyumbang retribusi kepada Pemda, maupun dari sisi pelayanannya kepada masyarakat pengguna, serta pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas. Badan Pengelola (B.P.) Perparkiran merupakan insitusi yang ditugaskan untuk mengelola perparkiran di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, kinerjanya selama ini kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penerimaannya yang selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Padahal disinyalir potensi penerimaan parkir di DKI Jakarta jauh Iebih besar dari realisasi penerimaan saat ini, bahkan dari target yang ditetapkan.Penelitian bertujuan (1) mengkaji sistem pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta, (2) mengidentifikasi faktor-faktor apa Baja yang menyebabkan rendahnya kinerja organisasi BP. Perparkiran DKI Jakarta, Ichususnya dalam hal pemungutan retribusi parkir, (3) mengajukan konsep usulan strategi pemecahan permasalahan-nya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Badan Pengelola Perparkiran DKI Jakarta dalam hal pemungutan retribusi dan kontribusi parkir.Penelitian ini menggunakan metode deskriptip eksplanatif. Data primer didapatkan dari wawancara dengan tenaga kerja di BP Perparkiran dengan fokus juru parkir non-organik, serta pengamatan langsung ke lokasi-lokasi parkir dengan fokus pada lokasi parkir on street (pinggir jalan). Pengamatan dilakukan di lima wilayah perparkiran (kotamadya) dan tiap wilayah diambil contoh dua ruas jalan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh BP Perpakiran sebenarnya masih di bawah potensi penerimaan parkir yang sebenarnya. Ada selisih yang cukup tinggi antara potensi penerimaan parkir dengan realisasi penerimaannya. Dari beberapa contoh lokasi parkir selisih ini hampir mencapal lima kali lipat. Berarti selama ini ada kebocoran yang cukup besar dari peneriraan parkir yang tidak diterima oleh BP Perpakiran.Sistem target yang digunakan oleh BP Parkir selama ini tidak efektif. Tidak ada sanksi atau disinsentif terhadap pihak-pihak yang seharusnya memenuhi target, bahkan pengelola parkir swasta Sebaliknya, juga tidak ada iinsentif bagi juru parkir atau pengelola parkir swasta apabila tidak memenuhi target. Pembangunan gedung parkir secara ekonomis tidak layak dalam sistem tarif yang ada sekarang. Tingkat pengembaliannya terlalu lama dan internal rate of retumnya terlalu kecil dibanding dengan biaya modalnya.Rekomendasi yang dapat diberikan kepada BP Perparkiran adalah (1) penyempurnakan sistem target agar Iebih fungsional dalam mendorong penerimaan parkir, (2) penyempurnaan proses pemungutan retribusi, (3) perubahan sistem imbalan, (4) ketentuan mengenai tarif perlu diperbaharui, karena secara riil tarif yang diberlakukan juga sudah berubah, (5) Pengembangan parkir off-street perlu memberikan keleluasaan kepada swasta untuk menentukan tarif secara bebas dan untuk menggabungkan fasilitas lain dalam gedung parkir untuk menambah pendapatan dengan tetap mengutamakan fungsi perparkiran sebagal tujuan utama.