ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena kelangkaan pupuk urea tabur dengan cara menelusuri faktor yang melatarbelakangi. Berawal dari deskripsi intermediate factors, sampai pada implementasi dan formulasi kebijakan yang mengatur, sebagai main factors. Sesuai pendekatan Ekonomi Politik yang digunakan, bertujuan: (1) menjelaskan peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, (2) menjelaskan pra-kondisi yang melatarbelakangi wajah ambiguitas kebijakan dilihat dari mekanisme koordinasi yang digunakan, (3) menjelaskan implikasi kebijakan tersebut terhadap kinerja pelaku distribusi dan konsumen. Satuan analisisnya ialah Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia. Datanya diperoleh melalui indept interview dengan informan terpilih (?purposive") dari policy makers, untuk mewakili departemen dan pelaku distribusi yang terlibat ("snowball.), sehingga representatif untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan.Jawaban tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia didasarkan atas visi dan misi departemen dan atau pelaku distribusi yang diwakili. Kedua, pra-kondisi yang melatarbelakangi formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, meliputi: (1) Pupuk dan beras merupakan komoditas bersifat "vital dan strategis". (2) Diharapkan distribusi pupuk memenuhi kriteria enam tepat. (.3) Para petani tidak semestinya diperlakukan sebagai "obyek". (4) Asumsi yang dianut policy makers ialah, pupuk "bukan komoditas komersial, melainkan barang yang didistribusikan". (5) Mempertahankan "rente ekonomi" yang dinikmati oleh departemen dan pelaku distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu "sebagian" dari fee, handling fee dan biaya distribusi yang disediakan. (6) Tanggung jawab utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta (7) heterogenitas visi dan misi atau orientasi nilai policy makers.Kinerja konsumen (petani). Kenaikan harga dasar pupuk urea yang diikuti kenaikan harga dasar gabah tidak menguntungkan petani. Jadi, harapan petani tidak tercapai dan memposisikan memenuhi kebutuhannya dalam batas subsistensi. Disamping itu, meneguhkan superioritas pelaku distribusi, dibandingkan inferioritas petani dalam melakukan jual-beli komoditas input dan output pertanian. Selanjutnya, produsen pupuk (PT PUSRI) diuntungkan dengan tanggung jawab "formal" menyalurkan pupuk sampai lini IV karena hanya menyediakan sampai lini III. Sementara itu KUD berada pada posisi kunci, sekaligus krusial, karena menerima imbal tanggung jawab "aktual" penyediaan pupuk setelah lini III. Akibatnya, resiko ketidakefektifan distribusi pupuk sesuai kriteria enam tepat ditujukan kepada KUD. Kemudian, peran swasta dalam distribusi pupuk "mengaburkan asumsi" bahwa pupuk bukan komoditas komersial dan HET yang ditetapkan hanya berlaku di atas kertas.Rekomendasi penelitian: (1) Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk diperlukan terobosan kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan tetap departemen dan pelaku distribusi pupuk Indonesia. (2) Diperlukan insentif dari pemerintah kepada petani, terutama kemudahan memperoleh pupuk sesuai prinsip enam tepat. (3) Campur tangan langsung pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti fungsi regulasi dan pengendalian yang dilakukan dan kebijakan yang mendukung harus tepat waktu. (4) Perlu dilakukan institusional arrangement pada berbagai level, agar terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab departemen dan atau pelaku distribusi pupuk, balk secara formal maupun secara aktual.