Perubahan status bentuk badan usaha menjadi PT PLN (Persero) pada tahun 1994 merupakan upaya agar BUMN pada Departemen Pertambangan dan Energi tersebut dapat efisien dan meningkat produktivitas kinerjanya. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan agar visi dan misi dilakukan dalam rangka kebijaksanaan swastanisasi PT PLN (Persero) tersebut dapat tercapai.Menurut ES.Savas (1987), strategi keberhasilan kebijaksanaan swastanisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu :(1) Load Shedding, (2) Limited Government Arrangement, (3) User Charges, (4) Competition.Berdasarkan teori diatas dengan mengkaitkan kondisi BUMN PLN di Indonesia, penelitian memperlihatkan bahwa korporatisasi dengan menghilangkan hambatan birokrasi pemerintah merupakan salah satu solusi. Penyempurnaan sistem tarif agar lebih mempertimbangkan biaya yang rill disamping perlunya pranata hukum yang mengatur campurtangan pemerintah serta mengatur persaingan dengan swasta juga harus dilakukan.Analisis kuantitatif dengan membandingkan kinerja PT PLN (Persero) dan kinerja Perusahaan UMUM PLN dalam time series analisis mulai periode 1992 sampai dengan 1996, menunjukkan bahwa kinerja PT PLN (Persero) kurang menggembirakan. Hal ini mendukung analisis kualitatif diatas.Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap salah satu Komisaris PT.PLN (Persero) juga menunjukkan hasil yang mendukung analisis diatas bahwa besarnya beban misi sosial melalui sistem tarif yang seragam, sistem kompetisi yang tidak transparan serta campurtangan berlebihan dari pemerintah perlu disempurnakan untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan tersebut.Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan swastanisasi berupaya agar PLN menjadi lebih efisien merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah guna memperbaiki kinerja Perseroan melalui penerapan manajemen yang profesional dengan didukung SDM yang handal, pendelegasian wewenang serta pranata hukum yang menyangkut campur tangan pemerintah serta persaingan dengan swasta untuk memperoleh efisiensi.