Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan antardaerah yang dilatarbelakangi oleh isu-isu pembangunan nasional yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. Mekanisme trickle down effect yang diyakini dapat terjadi/menyebar, ternyata dalam penerapannya tidak sedikit mengalami hambatan.Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan antardaerah mengacu pada persoalan dikotomi antara region Jawa dan Luar Jawa. Padahal di Jawa sendiri pun terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antardaerah (provinsi). Oleh karena itu, pada kesempatan ini dilakukan pengamatan mengenai gejala terjadinya kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa ditinjau dari perspektif sektoral dan regional selama periode 1983-2001 dengan menggunakan data PDRB migas atas dasar harga konstan 1993.Dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Theil Inequality dapat ditemukan beberapa hal, antara lain: pertama, sejak tahun 1983 hingga tahun observasi tahun 2001, masih terjadi kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa dan mengalami trend kesenjangan antardaerah yang relatif menaik. Kedua, kondisi ini dipicu pula oleh peningkatan besamya kontribusi sektor industri yang mampu mendorong terciptanya 'peran' pada sektor jasa di Pulau Jawa (derived demand). Ketiga, secara empiris terbukti, bahwa di Pulau Jawa telah terjadi transformasi stuktural. Keempat, dengan menggunakan indikator konsumsi perkapita cenderung lebih baik untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa dibandingkan dengan indikator PDRB perkapita. Kelima, kesenjangan antardaerah pasca pemekaran wilayah di Pulau Jawa yang cenderung menaik. Keenam, perekonomian DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat penting dan strategis terhadap perekonomian yang lebih luas atau dengan kata lain telah melampaui batas-batas provinsi, terutama terhadap gejala terjadinya kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa.Adapun beberapa saran atau pun rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan, antara lain: pertama, pembangunan ekonomi harus dijalankan secara sinergis dengan mempertimbangkan leading sectors tiap-tiap daerah. Kedua, para pelaku ekonomi ataupun para stakeholders kebijakan publik, agar lebih serius mendeteksi isu-isu atau variabel-variabel yang secara umum dapat mendorong gejala terjadinya kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa. Selanjutnya, keempat, penelitian lanjutan dianjurkan menggunakan sumber data pada tingkatan kabupaten/kota atau bilamana memungkinkan pada tingkatan kecamatan. Hal ini mengingat, studi yang mengandalkan data provinsi akan cenderung bias terhadap ekonami perkotaan dan secara umum heterogenitas tiap-tiap provinsi yang terlalu besar.