Kemiskinan yang senantiasa terjadi pada komunitas pedesaan yang tradisional dengan keterbatasan teknologi dan prasarana ternyata tidak selamanya demikian. Wilayah perkotaan seperti Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia juga tidak luput dari domain kemiskinan. Meski jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hingga tahun 2002 belum sampai satu juta jiwa, namun bagi pemerintah daerah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta seharusnya lebih progresif dalam program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Ibu Kota yang direfleksikan dari berkurangnya jumlah penduduk miskin secara drastis tiap tahunnya adalah keniscayaan.Tesis ini berkaitan dengan "regional ekonomi" yang members dampak kesejahteraan dan berjudul "Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota". Pemilihan judul ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang bermuara pada pembangunan manusia, yang menurut UNDP (United Nation Development Program) meliputi empat pilar utama yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemerataan.Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Mohamad Husni Thamrin, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan belakangan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) adalah bagian integral dari rangkaian program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat melawan kemiskinan.Maraknya pendirian rumah di daerah bantaran kali sekitar kali Ciliwung, hunian padat penduduk di pinggiran rel kereta api wilayah Tanah Tinggi-Galur dan maraknya pedagang kaki lima beroperasi memakan bahu Jalan Pasar Minggu dan Tanah Abang adalah potret besarnya lonjakan urbanisasi yang lebih didominasi oleh perpindahan kemiskinan dari daerah buffer Jakarta. Pengalokasian anggaran belanja Pemda DKI Jakarta yang membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota Jakarta menjadi obyek penelitian, Apakah porsi anggaran belanja Pemda DKI bidang kesejahteraan rakyat sudah proporsional untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta? Pelaksanaan program otonomi daerah dan besaran anggaran belanja Pemda menjadi tolak ukur keberhasilan dari upaya pengentasan kemiskinan.