Terjadinya situasi yang dianggap akan membahayakan integritas wilayah Maluku Utara yang disebabkan konflik horizontal dan konflik politik, maka perlu Keppres nomor 88/2000 tentang keadaan Darurat Sipil di Maluku Utara. Pemberlakuan darurat sipil sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Teori yang digunakan adalah teori konflik, konsensus, pengaruh militer, peran negara dan HAM, hubungan pusat daerah, politik lokal dan primordialisme, serta keadaan darurat. Dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat studi kasus, tekhnik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in-depth intewiew), pengamatan, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD).Hasil temuan menunjukan bahwa, akar permasalahan munculnya konflik horizontal di Maluku Utara, disebabkan oleh dua faktor yakni, Faktor penyebab, dan pemicu. Yang terrnasuk dalam faktor penyebab antara lain; adanya represif dan resistensi terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, lemahnya kohesi sosial yang mengakibatkan disharmonis masyarakat di Maluku Utara, adanya sentimen agama, dan lemahnya birokrasi pemerintah. Sedangkan Faktor pemicu adalah; adanya ambisi kekuasaan elit lokal, adanya perebutan wilayah dan sumberdaya alam di Kao-Malifut, adanya sentimen etnis dan persaingan kolektif, pengaruh konflik SARA di Ambon, adanya pengungsi, dan beredarnya dokumen Sosol Berdarah. Disamping itu juga terdapat konflik elit politik pusat maupun elit politik local.Karena itu, pemberlakuan Keppres nomor 88/2000, minimal dapat menekan tiga hal pokok; pertama, menghentikan pembunuhan dan pengrusakan secara fisik (termasuk pelanggaran HAM), kedua, menghentikan rusaknya pos-pos ekonomi masyarakat dan ketiga, memacu terciptanya konsensus. Sementara dari sisi politik, realitas dan dampak pemberlakuan darurat sipil juga menimbulkan banyak persoalan, antara lain; munculnya konflik Gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dengan Majelis Ulama Indonesia, Media Massa, satgas Polri PDSD dan ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil, konflik dengan anggota DPRD dan Intervensi pada suksesi gubernur, juga dukungan pengamalan dan politik PDSD kepada anggota PPK sehingga dianggap mengintervensi proses politik, pembentukan struktur satgas dan pemanfatan dana darurat sipil yang tidak jelas, dan pemanfatan satgas TM penguasa darurat sipil untuk pemulangan pengungsi, yang terkesan barns dan tidak professional.Kondisi ini menyebabkan terpasungnya nilai-nilai demokrasi dan semakin bertambahnya pelanggaran HAM di Maluku Utara, sekaligus sangat mempengaruhi arah kebijakan politik baik kebijakan politik lokal maupun nasional, hal ini sangat terasa ketika berlangsungnya pemilihan gubernur, ekses dari kebijakan itu adalah gagalnya pelantikan Abdul Gafur dan terpilihnya Thaib Armain sebagai gubernur definitive pertama. Ekses lain adalah dipecatnya beberapa anggota DPRD dari fraksi masingmasing, karena dianggap membangkang dari keputusan partai dan di duga mendukung kebijakan Penguasa Darurat Sipil.Daftar Pustaka : 77 buku dan artikel, 5 buah tesis, 5 jurnal, 11 media massa, 16 buah website, 4 buah Keppres, 16 nara sumber dan 8 peserta FGD; 84 halaman lampiran.

---

Local Political Dynamics and Civil Emergency Implementation in North Maluku of 1999-2003Emerging situation considered to harm integrity of North Maluku caused by horizontal conflicts and political conflicts, then it required Presidential Decree number 88/2000 concerning Civil Emergency in North Maluku. The implementation of this civil emergency highly affected the local political dynamics. Used theories are conflicts, consensus, military influence, the role of the state and human rights theories. And used approach is qualitative one a study case in nature, data collection techniques in form are in-depth interview,, observation, documentation study, and Focus Group Discussion (FGD).

Finding results indicate that the core problem of emerging horizontal conflicts in North Maluku caused by two factors namely causal factor, and trigger factor. Including causal factor among them; there were repressive and resistant against New Order government policies, lower education and economy of people, weak social cohesion resulted in people's disharmony in North Maluku, there were religious sentiments, weak government bureaucracy. While the trigger factors are; power ambitions of local elite, area and human resources acquisition in Kao-Malifut, ethnical sentiment and collective competition, the influence of tribal, religious, racial and inter-group conflicts (SARA) in Ambon, refugees, emulation of bloody Sosol document. In addition, there were elite political conflicts of central and local government.

Therefore the implementation of Presidential Decree Number 88/2000, minimum can stress three main points: first, stopped the killings and damages physically (including human rights violation), second, stopped the destroy of economic posts of the community and the third, encouraging the consensus. While from the political aspect, reality and impact of civil emergency implementation also raised many problems, among them; arising conflict of Governor as the Local Civil Emergency Administrator (PDSD) with Indonesian Ulemas Council, Mass Media, duty enforcer, Police, PDSD to PPK so they were considered to intervene policial process, duty enforcers establishment and unclear civil emergency fund allocation, and deployment of Indonesian Army of civil emergency administrator to return the refugees impressed as inefficient and unprofessional.

These conditions put democracy values in the stock and increasing human rights violation in North Maluku, at the same time highly influenced political policies direction both local political and national policies, it was felt when governor election took place, excess from these policies was the failed inauguration of Abdul Gafur and the relection of Thaib Armain as the first definitive governor. Other excess was the dismissal of some Regional Representative members as they were considered to reject the parties decisions and allegedly supported policies of Civil Emergency Administrator.

Bibliography : 77 books and articles, 5 thesis, 5 journals, 11 mass media, 15

websites; 4 Presidential Decree, 16 speakers and 8 FGDs; 84 appendix.