Pulau Nusakambangan yang berada dalam penguasaan Departemen Kehakiman dan HAM RI, dahulu dikenal dengan nama Pulau Penjara karena dibatasi oleh tembok lautan, ternyata memiliki sumber daya alam yang strategis dan potensial berupa batuan kapur, potensi dimaksud telah mendorong Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk melakukan upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud, dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional organisasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui kerjasama dengan melibatkan partisipasi pihak swasta, dalam hal ini PT. Semen.Cibinong Tbk.Tujuan penelitian disini untuk menelaah tentang desain/bentuk kerjasama yang diterapkan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 dan mengkaji kontrak bisnis yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset negara yang berada dibawah penguasaan Departemen Kehakiman dan HAM RI.Konsep dasar dari kerjasama pemerintah dengan swasta ini diambil dari teori yang -ditulis- E.S Sagas yaitu "Privatization and Public Private Partnership" dan "Privatization, The Key to Better Government" yang pada intinya menyatakan bahwa swastanisasi -merupakan suatu upaya untuk mencip-takan tingkat efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dikuasai pemerintah, melalui swastanisasi dengan melibatkan seluruh stake holders terkait, selain itu juga digunakan buku buku tentang perancangan suatu kontrak dari Hasanuddin Rahman serta kompilasi hukum perikatan dari Mariam Darus Badrulzaman dkk yang membicarakan tinjauan mengenai kontrak/perjanjian dilihat dari aspek hukumnya.Metode penelitian diarahkan kepada studi kasus hasil penelitian dari data sekunder berupa Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas dan kontrak kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT. Semen Cibinong Tbk, beserta lampiran-lampirannya serta hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian diolah, dikelompokkan dan disajikan untuk kepentingan analisis dengan menggunakan bentuk analisis deskriptif.Keterbatasan terhadap peraturan perundang-undangan, pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kerjasama serta kemampuan/keterampilan sumberdaya manusia yang dimiliki Departemen Kehakiman dan HAM RI, merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya pemanfaatan aset milik/kekayaan Negara, untuk kepentingan optimalisasi pemanfaatan aset milik/kekayaan Negara diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang mengatur secara jelas akan hal itu, disamping itu diperlukan pula upaya untuk peningkatan sumber daya yang ada sejalan dengan upaya mewujudkan Good Governance, agar tujuan daripada swastanisasi ini secara nyata dapat diwujudkan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Negara.

---

Evaluation Report of Partner-ship-Limestones Mining at Nusakambangan Between Department of Justice and Human Rights with Cement Cibinong Tbk, PTNusakambangan island- in which under authority- of Department of Justice and-Human Rights of Republic- of Indonesia; formerly was named Prison Island due-to its geographic -which surrounded by -seas, as a matter' a -fact has a -strategic and -potential -natural resource such -as limestones, this potential has motivated -Department of Justice and Human- Rights of Republic of Indonesia to make an- effort- to benefits of this natural resource, in- order to fulfill the needs-. as-instruments. and infrastructures- operational- task' organization without birder the State Income and Expenses Budget (APBN), in partnership -with private party,-in-this-case-Cement-Cibinong Tbk.-PT.The objectives- of this-research-is- to analyze- design/form of partnership in which having -reference to Ministry of Finance Decree No. 4701KMK.0111994 and to evaluate business contract-used-as a basic of partnership -implementation to -benefit -public assets -in which under authority of Department of Justice and Human Rights of Republic - of Indonesia.Basic concept of Government and Private Partnership is taken from theory written -by E. S. Savas in "Privatization and Public Private Partnership" and "Privatization, The Key .to Better Government " which basically saying that privatization is The effort to create efficiency in management resources- authorized-by government, thru- privatization- which-involve all connected stake holders, besides also used books about act of planning a contract by Hasanuddin Rahman with law compilation binding by Mariam Darus -Badrd zaman and friends which talk about observation of contract I agreement from the view-of legal aspect.Method -of-research is -directed to -Case Study. -Research -report .from secondary data?s of Ministry of Finance-Decree-and Partnership Contract between Department of Justice-and 'Human- Rights- of Republic of Indonesia with Semen Cibinong Tbk, PT, with appendix and interview result with informant I resource person in which then processed, grouping and presented for the interest of analyzing with the utilize of descriptive analyzes form.Limitation to legislation regulation, knowledge and understanding about form of partnership and skill 1 talented human resources in Department of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia is one of the cause not being optimally to benefits of - public assets. For the purpose of optimization of public assets will need legislation instruments which regulate clearly about this-matter, 'besides that will need improvement of its- human' resources in' order- to- create Good- Governance, therefore. the objective of privatization can be created in the form of Non Tax Public Income as one of funding -sources for Nation.Bibliography ;-42 books+ 2 articels-+ 2-thesis (1998, 2003),-etc.