Penelitian ini membahas strategi komunikasi dalam program pengembangan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada instansi birokrasi pemerintahan, bail( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kerangka penelitian ini rnengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang berorientasi pada upaya menciptakan pola pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang bersih, sehat, dan bertanggungjawab. Secara hukum, Inpres ini merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas -KKN. Pemahaman dan pelaksanaan Sistem AKIP dan Laporan AKIP di lingkungan pemerintah dapat rnempercepat proses good governance yang sedang dikembangkan.Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program pengembangan Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rnelalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah dalam upaya mendulcung penyebaran ide baru di bidang akuntabilitas kinerja pemerintah. Beberapa konsep yang digunakan di sini adalah konsep dasar komunikasi dan strategi komunikasi, konsep komunikasi organisasi, serta konsep difusi inovasi dalam organisasi.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Satuan analisis yang digunakan adalah single case-multi level analysis dengan tujuan untuk menyediakan pengertian yang mendalam tentang program AKIP. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam Sosialisasi dan Asistensi Sistem AKIP. Level analisis yang digunakan adalah multi level analysis di mana obyek analisisnya individu sebagai anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi Sistem AKIP dan organisasi sebagai pihak yang melakukan sosialisasi tersebut. Maka metode penelitian yang akan penulis gu_na.kan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh LAN dalam kerangka Sosialisai dan Asistensi AKIP memilih menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Pilihan saluran komunikasi interpersonal ini dipandang lebih persuasif dibandingkan dengan menggunakan saluran media massa. Saluran komunikasi interpersonal sudah tepat dan mencapai pada sasaran yang dituju, berupa dipahaminya materi-materi AKIP oleh peserta. Melalui saluran ini, terjadi interaksi langsung antara Tim Fasilitator LAN dengan peserta, yaitu pejabat-pejabat baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/kota. Namun demikian, kurangnya perhatian LAN atas saluran media massa menyebabkan Sosialisasi dan Asistensi AKIP bersifat internal dan hanya ditujukan pada institusi pemerintah semata. Akan jauh lebih baik bila pemanfaatan media massa tetap diperlukan sebagai saluran yang bersifat massal dan dapat menyampaikan pesan dalam jumlah yang besar dan bagi pengirim pesan (LAN) merupakan upaya yang efisien namun terarah.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh LAN lebih menitikbertakan penggunaan saluran komunikasi interpersonal bila dibandingkan dengan pemanfaatan saluran rnassa. Karena itu, secara praktis penelitian ini merekomendasikan bahwa strategi komunikasi hares ditekankan pada keseimibangan pada penggunaan saluran interpersonal dan saluran melalui media, sehingga program SAKIP dan LAKIP tidak hanya fokus pada birokrasi pemerintah, tetapi bersifat luas baik bagi coorporate (perusahaan), NGO, Orrnas, Ormawa, Orsopol, dan sebagainya. Sedangkan secara akadernis, penelitian ini merekomendasikan bahwa kajian Komunikasi Organisasi dalam penelitian ini dapat menjadi khazanah sekaligus rujukan dalam menjelaskan fenomena organisasi modem yang kini telah mengalami banyak perubahan.