Proses-proses politik di parlemen sangat diwarnai perilaku-perilaku anggotanya dalam mendistribusikan kekuasaan dan pencarian dukungan untuk legitimasi. Melalui perubahan konstitusi dan pembentukan berbagai perundang-undangan, sistem politik dinegosiasikan dengan proses-proses politik seluruh elemen bangsa terutama para anggota parlemen. Bagaimana suatu proses-proses politik di parlemen berlangsung, bagaimana strategi-strategi parlemen memperoleh kembali legitimasi dan bagaimana pula perilaku mereka mempergunakan dan memproduksi kekuasaan. Sehingga pada gilirannya, bagaimana jejaring patron-klien memproduksi kekuasaan dan siapa yang sebenarnya memainkan kekuasaan di pentas perpolitikan Indonesia.Dengan demikian, budaya politik parlemen merupakan konstruksi budaya yang dihasilkan dari proses timbal balik antara struktur (sistem dan budaya lama) dengan kesadaran subyektif (upaya-upaya perubahan dan perilaku anggota parlemen). Untuk menemukan konstruksi budaya politik tersebut, penelitian ini meletakkan antropologi politik sebagai sebuah pendekatan kualitatif, khususnya pirantinya mengenai pendekatan dinamik yang mempertimbangkan historical time. Pendekatan ini melihat dinamika proses-proses politik sehingga memungkinkan untuk mengoptik perilaku dan aktivitas politik, bahkan masuk ke ruang-ruang `eksotik' kekuasaan yang tersembunyi. Untuk kepentingan analisa, penelitian ini meminjam perangkat hermeneutika sosial yang diperkenalkan Littlejohn, pendekatan "praksis" yang diperkenalkan Boudieu dan "wacana" yang diperkenalkan Foucoult.Dari data yang diperoleh, ditemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya konstitusi yang masih bermasalah, sehingga negosiasi-negosiasi politik lebih banyak dilakukan di luar prosedur dan mekanisme resmi seperti di kafe-kafe. Operasionalisasi `amplop' sebagai suatu pesan menjadi pintu masuk mengungkapan praktek-praktek suap, korupsi dan money politic di parlemen. Tradisi patemalistik terlalu akut membekam mentalitas bangsa Indonesia, sehingga perilaku 'sungkan' yang terbungkus dalam `amplop' makin memperkuat patronase. Para parlemen selalu aktif mencari `celah' untuk menjaga eksistensinya dan harus memasuki dan mengikuti jaringan suap pada patron-klien. Dari sinilah, ditangkap mengapa sulit sekali memilah-milah antara kepentingan politik, hukum dan ekonomi.