Munculnya gerakan reformasi tidak terlepas dari berkembangnya tuntutan demokratisasi pemerintahan melalui penerapan good governance (tata kepemerintahan yang baik). Kondisi tersebut disikapi pemerintah dengan desentralisasi kewenangan dalam bentuk otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demokratisasi tersebut terwujud dalam kewenangan mengatur oleh masyarakat yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui fungsi legislasinya. Pelaksanaan fungsi tersebut tercermin pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penetapan peraturan daerah (perda).Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengartikulasiannya dalam bentuk kebijakan oleh DPRD yang dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memperoleh deskripsi kebutuhan akan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Deskripsi tersebut merupakan wujud aspirasi yang akan dijadikan ide utama kebijakan yang diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD juga dideskripsikan untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling karena informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan bersedia memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti yaitu anggota DPRD, PNS di lingkungan Sekretariat DPRD dan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Simalungun serta masyarakat yang pernah dan sedang terlibat dalam proses penetapan perda. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Simalungun dengan fokus organisasi DPRD.Teori, konsep atau pandangan yang digunakan untuk menganalisis temuan lapangan adalah teori organisasi, partisipasi dan kebijakan publik dengan bersandar pada teori organisasi kajian sistem terbuka oleh Robbins. Teori-teori partisipasi yang digunakan antara lain dikemukakan oleh Mubyarto, Mikkelsen, Coyners dan Huntington. Sedangkan teori kebijakan yang digunakan antara lain dikemukakan oleh Setyodarmodjo, Friedrick dan Dye.Berdasarkan temuan lapangan, secara yuridis, penyerapan aspirasi oleh DPRD tidak dilakukan dengan menggunakan mekanisme ilmiah tertentu sehingga tidak tergambar secara utuh kebutuhan akan bentuk atau model pembangunan yang diinginkan masyarakat Selain itu, mekanisme yang digunakan dalam pengolahan dan pemanfaatan hasil penyerapan aspirasi tersebut juga tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan aspirasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk partisipasi masyarakat tidak dapat diaktualisasikan oleh DPRD ke dalam bentuk kebijakan. Belum optimalnya penyerapan aspirasi untuk pengidentifikasian kebutuhan masyarakat yang selama ini dilakukan menyebabkan DPRD tidak mampu menghasilkan kebijakan yang aspiratif dan berpihak pada rakyat.Selama ini DPRD hanya mengandalkan data dan informasi yang diserap eksekutif untuk dijadikan acuan dalam pembahasan kebijakan karena DPRD sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi tersebut secara langsung sehingga kronologis dari aspirasi yang sampai ke DPRD sudah bias akibat mekanisme birokrasi pemerintah yang panjang. Selain diakibatkan lingkungan sistem politik yang tidak bisa disikapi dengan baik, situasi ini juga terutama disebabkan konstelasi politik lokal yang terasa lebih dominan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dominasi konstelasi politik tersebut terutama disebabkan struktur organisasi DPRD yang cenderung dikonstruksi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul secara politis sehingga secara tidak langsung mengabaikan kepentingan masyarakat.Untuk itu organisasi DPRD perlu direkonstruksi baik desain maupun strukturnya agar lebih mengarah pada organisasi publik yang menyediakan pelayanan publik. Kondisi ini dapat dicapai melalui inovasi dalam mekanisme penyerapan dan pemanfaatan aspirasi. Inovasi tersebut terutama ditujukan dalam bentuk kebijakan maupun operasionalisasi fungsi legislasi yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu mekanisme hubungan (access) yang jelas antara DPRD dengan masyarakat sehingga prinsip akuntabilitas dalam paradigms good governance dapat terpenuhi.