KIP-MKT III yang dilaksanakan di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat merupakan salah satu pilot project program perbaikan kampung yang berpusat pada masyarakat, yang mendudukan masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku) pembanganan yang terlibat aktif di dalam proses pembangunan. Untuk itu, melalui pelaksanaan peranan Community Development Coordinator (CDC), pemerintah (Suku Dinas Perumahan DKI Jaya) bekerjasama dengan LSM (YIS) menerapkan model intervensi pengembangan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan inisiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat, sehingga mampu terlibat di dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi bagaimanakah pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, hasil yang dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses tersebut di dalam KIP-MHT III, khususnya pada tahap perencanaan dan pengorganisasian masyarakat.Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan kegiatan KIP MHT III Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan kegiatan serta wawancara tidak berstruktur terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dan pengorganisasian masyarakat meliputi tahap unfreezing, pemantapan relasi perubahan dan freezing. Pada KIP-MHT IlII kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan sosialisasi program, persiapan sosial dan pengorganisasian masyarakat, yang di dalam pelaksanannnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan strategi dan teknik tertentu. Adapun strategi dan teknik yang digunakan meliputi strategi therapy pendidikan (education therapy strategy) dan perubahan tingkah laku (behavioral changes strategy), sedangkan teknik yang digunakan meliputi teknik-teknik partisipatif. Dari pelaksanaan kegiatan di atas diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan perubahan pada pandangan, sikap dan perilaku masyarakat terutama menyangkut perubahan kemampuan masyarakat; jangkauan kepentingan; teknologi sosial; teknologi fisik serta organisasi sosial. Hal ini diperoleh dengan cara membandingkan kondisi awal dan kondisi sekarang dari masyarakat lokasi proyek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, antara lain menyangkut: kebijakan; kualifikasi CDC; dan kondisi/karakteristik masyarakat Pada umumnya, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun strategi dan teknik yang digunakan di dalam model intervensi community development yang diterapkan pada KIP-MHT III mencerminkan upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi dan kerjasama masyarakat Namun demikian, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu mendapatkan penekanan serta strategi dan teknik tertentu yang perlu mendapatkan perhatian dan modifikasi sesuai dengan obyek-obyek yang dekat dengan masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan proses pengembangan masyarakat tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik menyangkut kualifikasi CDC sebagai pendamping pelaksana program, kondisi/karakteristik masyarakat serta yang paling penting adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan prakarsa, swadaya dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat turut serta berperan secara aktif di dalam proses pembangunan.Apabila pemerintah beritikad melaksanakan arahan alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat secara konsekwen, maka harus ada kesamaan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan tentang konsep dan makna dari konsep pembangunan tersebut. Selain itu diperlukan kesiapan sosial dari berbagai pihak yang terlibat terutama menyangkut kebijakan karena perubahan pendekatan strategi pembangunan ini akan menuntut adanya perubahan terhadap kebijakan dan peranan/perilaku pemerintah/birokrat. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan program pengembangan masyarakat tersebut.