ABSTRAK
Manajemen Konstruksi (MK) sudah lebih dari 20 tahun dipraktekkan pada pelaksanaan proyek-proyek di Indonesia, terutama pada proyek-proyek bangunan gedung. Lingkup tugas MK dimulai dari tahap persiapan proyek sampai penyerahan proyek yang telah selesai pembangunannya, kepada pemilik proyek. Salah satu peran MK pada masa persiapan proyek adalah membantu pemilik proyek memilih konsultan perencana dan membantu menyusun kontrak kerja perencanaan. Salah satu pasal yang ada di dalam kontrak adalah klosul "cara pembayaran". Cara pembayaran selalu dikaitkan dengan prestasi pekerjaan. Untuk pekerjaan perancangan, ada 6 tahap yang dijadikan patokan untuk pembayaran termin, yaitu: 1). Tahap persiapan, 2). Tahap pra-rancangan, 3). Tahap pengembangan rancangan, 4). Tahap gambar detail, 5). Tahap pelelangan dan 6). Tahap pengawasan berkala. Yang menjadi masalah adalah bahwa belum ada standar yang baku untuk menentukan bobot masing-masing tahapan, sehingga setiap proyek seolah bebas menetukan bobot-bobot tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada besar-kecilnya pembayaran termin untuk suatu tahap pekerjaan yang sama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dasar perhitungan bobot tersebut, sehingga MK maupun pemilik proyek dapat menentukan bobot secara proporsional sesuai dengan besaran bangunan. Sebagai bahan penelitian dipilih Jenis bangunan perkantoran bertingkat tipikal di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan tipe hubungan .kerja dimasa mendatang, yaitu adanya kecenderungan untuk membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat ditangani oleh tenaga-tenaga yang betul-betul ahli di bidangnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi pedoman-pedoman yang telah ada.