Yang dimaksud dengan Kebijaksanaan Kartu Sehat di sini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat.Analisis kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan Kartu Sehat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat di lapangan maupun isi kebijaksanaan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah suatu studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang berorientasi kepada proses.Proses analisis kebijaksanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin timbul serta menetapkan faktor penyebabnya, untuk selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif pemecahannya.Alternatif-alternatif pemecahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini diusulkan dalam bentuk rekomendasi sebagai masukan/saran bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijaksanaan Kartu Sehat yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat temyata belum terlaksana di RSUD Koja dan Puskesmas Kali Baru sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat.Timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :1. Belum mantapnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Sehat di lapangan. 2. Terdapat kelemahan pada isilmateri kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/X1/1994 Tentang Kartu Sehat itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah potensial yang timbul disarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menetapkan kebijaksanaan baru dengan melakukan perubahan terhadap isi/materi kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat sehingga mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Dalam melakukan perubahan terhadap isi/materi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut perlu melibatkan semua instansi yang terkait dalam program agar dalam pelaksanaan program di lapangan diharapkan semua pihak memberikan dukungan optimal. Kebijaksanaan baru tentang Kartu Sehat tersebut yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI ditindak lanjuti dengan membuat Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Departemen Kesehatan dengan Departemen terkait meliputi hal- hal yang berkaitan dengan bidang tugas Departemen bersangkutan. SKB ini kemudian dijabarkan oleh Departemen terkait dengan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS). Petunjuk Teknis ini dapat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Instruksi Menteri ataupun Surat Edaran Departemen bersangkutan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masing-masing aparatnya di Daerah sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan program Kartu Sehat di lapangan.

---

The Kartu Sehat policy in this study is documented in the Minister of Health decree number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. A policy analysis on Kartu Sehat is conducted by analyzing both the implementation of the policy and the content of Minister Of Helth decree on Kartu Sehat. It is a case study with qualitative approach focused on the process. Policy analysis is performed by identifying potential problems, and determining causal factor, to formulate alternative solutions. These alternatives are evaluated using predetermined criteria. The selected alternative is proposed as a recommendation and input for the government to review up Kartu Sehat policy.The study concluded that Kartu Sehat policy has not been properly implemented in RSUD Koja and Puskesmas Kalibaru. The study also identified two major potential problem as follows: 1. Lack of preparation by the government to implement Kartu Sehat program. 2. Minister of Health decree on Kartu Sehat contains some weak points. To overcome these potential problems it is proposed that the government take immediate action to review the Minister of Health decree Number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. It is important to involve all related sectors in the review to obtain support needed for smooth implementation. It is considered necessary to formulate a joint decree on Kartu Sehat between Ministry of Health and other related ministries ( Ministry of Internal Affairs , Ministry of Finance, etc) to be followed by technical guidelines. Dissemination of the new decree and its guidelines to all providers is essential for better implementation.